Sejarah Pendidikan di BELANDA

2.1 Tinjauan Historis Kerajaan Belanda

       Nama resmi Kerajaan Belanda adalah (Nederland) ialah “Koninkrijk der Nederlanden,” yang berarti Kerajaan Negara Rendah. Namanya yang lain adalah Holland, yang mungkin berasal dari Holland, yang mungkin berasal dari kata “Holt-land”, yang berarti “Negri Hutan.”

Nama Holland ini pula asal kata Indonesia “Belanda” sesudah Holland mengalami perubahan menjadi “Hollanda”.

       Negeri ini dinamai “Negeri Rendah” karena bagian Barat dan Utara letaknya lebih rendah dari permukaan laut pada waktu pasang sedang naik. Itu sebabnya bagian itu harus dilindungi oleh galangan yang kuat atau bukit-bukit pasir. Jika kedua jenis “pelindung” itu tidak ada, maka 38% dari tanah akan tergenang air pada waktu pasang naik. Keahlian orang Belanda membuat galangan yang kuat menahan ombak laut inilah yang menyebabkan mereka berhasil sekali membuat “polder”,yaitu tanah yang dikeringkan dari rawa atau dasar laut dengan jalan mengeringkan Laut Selatannya diperoleh tambahan daratan seluas 7% dari luas daratan sebelumnya.

       Letak negeri ini di sekitar muara sungai Rijn,sejak dahulu merupakan “saluran” lalu lintas air ke daerah hulu. Itu sebabnya rakyat Nederland banyak mendapat pengaruh dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain: bidang politik dan pendidikan.

       Penduduk yang terutama berasal dari suku bangsa GalloCeltik dari daerah Jerman, berjumlah sekitar 13 juta yang mendiami negara yang luasnya 12.899 mil persegi. Hal ini berarti hampir satu juta jiwa dalam satu mil persegi, sehingga merupakan salah satu negara yang terpadat penduduknya di dunia. Nederland pernah dikuasai oleh kerajaan Spanyol. Dalam Peperangan 80 tahun (1968-1648) penduduk membebaskan diri dari kekuasaan Spanyol itu.

       Dalam abad ke-17 Nederland mencapai taraf kemakmuran yang tinggi, yang mereka perdapat dari hasil perdagangan. Nederland pernah menguasai perdagangan di Ceylon, Afrika Selatan , Brazil, New Netherland di Amerika Utara, walaupun semuanya kalah pentingnya dengan penjajahandi Indonesia. Negeri itu menjadi negara dagang dan maritim yang kuat dan utama pada waktu itu.

2.2 Pendidikan di Belanda

            Pendidikan di Belanda telah dikenal reputasinya didunia karena standart kualitasnya yang tinggi. Hal ini diperoleh dari sistem regulasi dan managemen mutu yang ada. Ementrian pendidikan, budaya dan ilmu pengetahuan merupakan departemen yang bertangungjawab atas pembuatan ngang-undang yang berkaitan dengan pendidikan.

            Penelitiaan menunjukkan bahwa mereka yang pernah studi di universitas atau intitusi pendidikan tinggi belanda memilki kinerja yang sangat baik dimanapun mereka berada. Untuk negara kecil seperti belanda, orientasi internasional, termasuk pendidikan dan pelatihan merupakan keharusan utuk dapat bertahan ditengah arus dunia yang semakin mengglobal.

             Dalam pendidikan tinggi, negara trdepan di beberapa bidang seperti business asministration, agricultural studies,civil egineering, medicine, remote sensing and arts and design. Hasil riset yang berkualitas tinggi di belanda menepati peingkat atas. Kenyataannya, riset ilmiah belanda menjadi yang terdepan di eropa. Belanda menduduki peringkat ke-lima di dunia untuk jumlah jurnal-jurnal perkapita.

            Belanda merupakan negara non berbahasa inggris pertama yang menawarkan program studi yang berbahasa inggris bagi  pendidikan tinggi. Lebih dari 1.300 program studi internasional untuk berbagaibidang ditawarkan oleh pendidikan tinggi belanda.

       Sesudah Peperangan 80 tahun berakhir pemerintah Belanda mendirikan 4 Universitas, seperti di Leiden (1575), Franeker (1585), Groningen (1614), Ultrecht (1636) dan 10 buah sekolah Gymnasium. Pembukaan sekolah dasarpun tidak ketinggalan pula, tetapi usaha mendirikannya terutama didorong oleh gereja. Memang gereja mengakui wewenang pemerintah dalam bidang pendidikan tetapi,tetapi sebaliknya gereja mendapat hak untuk menentukan bahan pelajaran agama dan mengawasi kecakapan dan kepercayaan guru-guru. Wewenang pemerintah dalam soal pendidikan dan hak gereja dalam soal pelajaran agama ini adalah soal pendidikan dan hak gereja dalam soal pelajaran agama ini adalah hasil perjuangan gagasan perpisahan gereja dan negara dalam abad ke-18 di daratan Eropah dan yang dimenangkan oleh Revolusi Perancis. Usaha aliran-aliran agama dalam mendirikan sekolah-sekolah menurut keyakinan mereka dengan sendirinya terbentur pada bidang wewenang pemerintah dalam soal pendidikan.

       Pendidikan sekolah diwajibkan menurut undang-undang (pendidikan) dari tahun 1806. Sumbernya terletak pada tempat lain, yang memaksa pemerintah menjadi besikap “netral” karena tuntutan guru harus memperlihatkan contoh kehidupan beragama tidak dapat dipenuhi.

       Untuk menenggang perasaan keagamaan penduduk, pemerintah pada mulanya mengangkat guru dari aliran agama tertentu di daerah kediaman penganut aliran itu. Tetapi, sikap itu tidak dihargai, sehingga pemerintah bersikap “netral” dalam soal pendidikan agama di sekolah pemerintah.

       Yang dirasakan memberatkan sekali ialah pengesahan atau peng-autorisasian sekolah-sekolah swasta yang baru. Kalau sekolah baru itu sekolah Katolik atau Protestan tertentu, pengesahannya  tidak diberikan oleh pemerintah kotapraja. Oleh sebab itu diperjuangkanlah oleh golongan-golongan agama dalam parlemen Belanda untuk menghapus ketentuan tentang otorisasi sekolah-sekolah itu, tetapi usaha ini tidak berhasil.

       Raja Williem II berikhtiar menghilangkan hambatan-hambatan pelaksanaan undang-undang ini dengan membentuk satu komisi yang menyampaikan usul-usul perbaikan. Sebagai hasil komisi ini dikeluarkanlah Keputusan Raja tahun 1842, yang tidak memenuhi harapan golongan-golongan yang tidak puas. Sebab komisi ini telah mengusulkan untuk meneruskan permohonan pengesahan sekolah itu kepada raja, kalau ditolak oleh pemerintah kotapraja, tetapi usul ini tidak menjadi bagian dari keputusan raja. Kemudian menyusul lagi sebuah surat edaran, yang menyatakan bahwa pendidikan hanya urusan negara saja. Sebagai akibat dari rasa tidak senang itu timbullah keinginan yang lebih besar lagi untuk mendirikan lebih banyak sekolah khusus, yang diusahakan oleh pihak swasta.  Dibeberapa kota timbullah pertentangan antara pemerintah dengan guru-guru, yang hendak memberikan pelajaran agama menurut aliran tertentu.  Pertentangan-pertentangan ini berakhir dengan dicabutnya ketentuan soal otorisasi sekolah-sekolah setelah ditinjau undang-undang dasar dalam tahun 1848, yang antara lain menentukan, bahwa pemberian pelajaran agama itu bebas.

Tetapi ditanah jajahannya di Indonesia soal otorisasi sekolah-sekolah swasta malah dihidupkannya pada akhir masa penjajahannya dalam bentuk pembahasan sekolah-sekolah swasta melalui pengesahannya oleh wakil pemerintah Belanda seperti kontrolir menurut syarat-syarat tertentu.  Hal itu waktu itu ditentang oleh semua organisasi sekolah swasta, istimewa oleh almarhum Ki Hadjar Dewantara.

Selain dari peninjauan undang-undang dasar, dijanjikan pula akan dikeluarkan undang-undang pendidikan baru.  Beberapa buah cabinet tidak berhasil menyusun undang-undang yang memuaskan sampai dikeluarkan undang-undang tahun 1857, yang juga tidak memuaskan.

Oleh karena itu berkembanglah perjuangan sekolah-sekolah secara luas.  Lembaga pendidikan swasta mengusahakan perluasan sekolah-sekolahnya dan peningkatan perjuangan di parlemen oleh pemimpin-pemimpin yang cakap yang akhirnya menghasilkan undang-undang tahun 1878.  Oleh karena sekolah-sekolah swasta membutuhkan biaya yang terlalu tinggi, banyak yang terpaksa ditutup, maka undnag-undnag ini dinamakan mereka “Resolusi yang tajam”.  Kumpulan tanda tangan yang lebih dari 300.000 banyaknya, yang kemudian ditambah pula kemudian dengan tanda tangan 164.000 kepala keluarga orang Katolik, yang memohon kepada raja, supaya jangan mensyahkan undnag-undang itu tidak berhasil.  Undang-undnag itu ditandatangani oleh raja sehingga organisasi agama bekerja lebih gia lagi sampai mereka berhasil mencapai tujuan waktu itu, yaitu mendapatkan subsidi untuk sekolah-sekolah swasta.  Rencana undang-undang belajar tahun 1900 untuk melaksanakan kewajiban belajar menimbulkan perjuangan, karena soal biaya yang tidak menguntungkan bagi sekolah swasta dan juga karena ada anggapan bahwa pemerintah melalui kewajiban belajar itu mengambil alih hak orangtua dalam soal pendidikan.  Artinya soal keuangan dapat diatasi oleh undang-undang tahun 1920.  Undang-undang ini menyamakan biaya untuk sekolah swasta.  Sebelum itu telah dapat di usahakan perubahan salah satu ayat undang-undang dasar, yang menjadikan sekolah pemerintah sama dengan sekolah swasta.  Maka berkahirlah dengan undang-undang ini perjuangan sekolah-sekolah untuk mendapatkan kesamaan hak dan kedudukan dengan sekolah pemerintah, yang telah berjalan selama 80 tahun.

Perjuangan sekolah-sekolah inilah yang menyebabkan pemerintah Belanda bersikap netral mengenai agama dalam pendidikan juga sikap ini diteruskan ke tanah jajahannya Indonesia waktu itu.

Selama perjuangan sekolah swasta yang berjalan lama itu pemerintah tidak dapat memikirkan system pendidikan yang menyeluruh.  Sistem pendidikan yang berlaku di daratan Eropa berkembang pula di negeri Belanda, seperti SD 7 tahun dengan sambungannya ke sekolah Gymnasium seperti yang ditemui di Jerman, Swedia, Norwegia dan Denmark, Lyceum seperti di Perancis, yang mengutamakan bahasa klasik Yunani dan Latin serta H (ogere) B (urger) S (chool), seperti yang ditemui di Jerman dengan nama “Realschule”, yang mengutamakan matematika, fisika serta bahasa modern Inggris, Perancis dn Jerman.  Untuk anak-anak dari keluarga yang tidak berada, dibuka sekolah menengah “U (itgebreid) L (ager) O (nderwijs)”, yang merupakan jenjang pendahuluan untuk salah satu sekolah kejuruan.

Berdasarkan prinsip konkordansi system pendidikan yang seperti inipun ditemui ditanah jajahannya Indonesia waktu itu dengan nama-nama yang sama atau hamper sama seperti Gymnasium, Lyceum, HBS, Europesche Lagere School untuk anak-anak Belanda dan anak Indo tetapi untuk anak Indonesia rakyat biasa diadakan sekolah sendiri, yaitu S (ekolah) D (esa) dan Sekolah sambungan.

Seperti halnya dengan yang tampak di Negara lain, masyarakat Belanda banyak mengalami perubahan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, yang menimbulkan tuntutan baru bagi pekerjaan dan penghidupan.  Sesudah Perang Dunia I dan Perang Dunia II lapangan pekerjaan bertambah luas dari segi jumlah dan jenisnya.  Semua perubahan menghendaki perubahan dalam bidang pendidikan agar tamatan sekolah dapat secepatnya diikut sertakan dalam kegiatan masyarakat.

Perjuangan sekolah swasta selama 80 tahun terlalu banyak memusatkan perhatian pemerintah pada soal-soal agama, pembiayaan sekolah dan subsidi sekolah swasta.  Satu sistem pendidikan yang integral belum lagi tersusun, biarpun telah banyak juga di adakan undang-undang pendidikan untuk perbaikan.  Terasa sekali keperluan undang-undang pendidikan yang integral untuk menghadapi tantangan, yang di timbulkan oleh perubahan dalam masyarakat.  Semenjak tahun 1903 terbentuk satu organisasi pemerintah berbentuk satu komisi untuk menyusun satu organisasi pendidikan yang integral.  Sesudah itu disusun pula satu rencana yang mengatur dasar-dasar pendidikan.  Tetapi rencana itu tidak diteruskan ke parlemen untuk disahkan menjadi undang-undang.  Kemudian disusun pula dua nota pendidikan yang mengatur organisasi pendidikan.

Baru dalam tahun 1958 disampaikan suatu rencana undang-undang ke parlemen yang mengatur semua sekolah menengah menyeluruh.  Rencana ini terdiri dari 4 sektor pendidikan masing-masing dengan satu undang-undang.  Menurut rencana itu pendidikan sekolah menjadi satu kesatuan, mulai dari sekolah dasar sampai ke sekolah tinggi.  Undang-undang Mammoet ini mammoet adalah gajah besar dari zaman purba diterima oleh parlemen dalam tahun 1961.  Pelaksanannya dicobakan oleh 10 sekolahan pada tahun 1965 dan yang menjadi 40 sekolah percobaan dalam tahun 1966.  Dalam tahun 1968 undang-undang itu untuk semua sekolah menengah.

Tetapi terlebih dahulu akan ditinjau sekolah Taman Kanak-kanak dan sekolah dasar, kemudian pelaksanaan Undang-undang Mammoet mengenai SM, akhirnya akan disoroti sekolah tinggi.

Pendidikan Taman Kanak-kanak di atur dalam undang-undang Anak kecil dari tahun 1955.  TK ini terbuka untuk anak-anak sejak berumur 4 tahun sampai pada saat kewajiban belajar berlaku, yaitu kalau anak berumur 6 tahun pada tanggal 1 agustus.  Pendidikan yang diberikan bukanlah menurut program sekolah biasa.  Yang disediakan ialah rencana bermain dan bekerja, yang tercermin dalam gerak badan, mengolah tanah liat, menggambar, bernyanyi, bercerita.  Perkembangan bahasa dan berhitung pada tahap permulaan turut mendapat perhatian.

Kewajiban belajar di Belanda ditetapkan dalam Undang-undang Kewajiban Belajar tahun 1900.  Kewajiban belajar itu 6 tahun lamanya.  Perubahan nama jenis sekolah ini menunujukkan perubahan fungsi.  Dengan nama baru itu fungsi SD dianggap memberikan pengetahuan dan kecakapan yang lengkap untuk penghidupan berikutnya.

Anak-anak dijadikan pusat perhatian, bukan lagi bahan pelajaran.  Bahan pelajaran tidak lagi ditetapkan untuk satu tahun pelajaran tertentu.  Menurut pengaturan ini tidak ada lagi anak-anak yang tinggal kelas, walaupun begitu masih ada sekolah yang menerapkan system kenaikan kelas dan tidak naik kelas.  Pelajaran diberikan disekitar 4 objek.:

1.      Kecakapan instrumental dan kebudayaan, yang mengutamakan pelajaran bahasa, termasuk bahasa inggris, menulis dan berhitung

2.      Pengenalan dunia (sejarah, geografi, biologi, fisika, hygiene dan lalu lintas),

3.      Saluran-saluran berekspresi (kerajinan tangan, music dan menggambar),

4.      Olah raga.

2.2.1        Pembagian Pendidikan di Belanda

Sebagai pengganti kelas dibentuk kelompok-kelompok murid dibawah pimpinan guru kelompok.

Untuk anak-anak yang mempunyai cacat tubuh atau cacat jiwa diadakan sekolah luar biasa.  Pendidikan untuk anak-anak yang mengikuti orang tuanya dikapal sungai atau kereta tempat tinggal keliling diberikan secara khusus.

Sekolah menengah menurut Undnag-undnag Mammoet ada yang memberikan pendidikan umum da nada pula yang mempersiapkan tamatannya untuk sekolah kejuruan.  Sekolah-sekolah itu terdiri dari sekolah untuk pendidikan tinggi tingkat persiapan, pendidikan umum tingkat atas dan sekolah kejuruan.  Ada dua hal yang tampak pada pendidikan menengah yang baru sama sekali bagi negeri Belanda, yaitu:

1.      Kelas jembatan (brugklas) untuk semua kelas satu sekolah menengah dengan mata pelajaran dan jam pelajaran yang hampir sama: satu untuk gymnasium, satu untuk sekolah kejuruan dan satu lagi untuk yang lain-lain.  Tujuan kelas jembatan itu ialah untuk memberi kebebasan bagi tamatan sekolah dasar untuk memilih sekolah lanjutan yang sesuai baginya.  Dikelas jembatan itu murid mempelajari kesanggupan dirinya dan kemungkinan yang dapat dicobanya untuk masa depan yang sesuai baginya.  Sesudah itu mereka melanjutkan pelajarannya ke sekolah menengah yang sesuai dengan kesanggupannya.

2.      Pindah ke sekolah menengah lain dimudahkan oleh “gabungan sekolah-sekolah” (schoolgemeenschappen) menjadi satu sekolah “besar”.  Gabungan sekolah-sekolah itu diadakan antara beberapa sekolah menengah atau sekolah menengah dengan sekolah dasar.  Menurut kenyataannya gabungan antara beberapa sekolah menengah lebih banyak dilakukan daripada jenis kedua.

              Sekolah menengah itu dibagi dalam tiga golongan:

1. Pendidikan persiapan untuk tingkat ilmiah (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs-v.w.o.) yang mempersiapkan lulusannya untuk perguruan tinggi.  Jenis ini terdiri dari:

1.1  Gymnasium gaya baru yang memberi pelajaran yang sama untuk kelas 1,2 dan 3.  Sesudah itu diadakan jurusan Ayang mengutamakan bahasa latin dan yunani dan jurusan B yang mengutamakan matematika dan fisika, kedua-duanya juga 3 tahun lamanya.

1.2  Athenaeum, yang merupakan pembaharuan dari HBS lama yang juga mempunyai jurusan A dan B sesudah kelas 3.  Jurusan A mengutamakan ekonomi dan ilmu-ilmu social; jurusan B mengutamakan matematika dan ilmu fisika.

1.3  Karena jurusan B pada kedua sekolah diatas nama, ada sekolah yang menghubungkan program Gymnasium dengan Atheneum, yaitu sekolah yang bernama Lyceum.  Pada akhir ketiga sekolah ini diadakan ujian penghabisan dalam 7 mata pelajaran dengan 5 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan para pelajar.

2.Sekolah menengah umum (algemeen voortgezet onderwijs-a.v.o.), yang mempersiapkan lulusannya untuk sekolah kejuruan, memberikan pendidikan umum untuk:

2.1  Pendidikan menengah umum tingkat atas (hoger algemeen voortgezet onderwijs-h.v.o) yang lamanya 5 tahun sebagai pengganti HBS yang lama, tetapi yang sekarang tidak mempersiapkan tamatannya untuk universitas;

2.1.1        Ada bagiannya yang 2 tahun lamanya dan bersambung pada pendidikan persiapan untuk tingkat ilmiah 3 tahun dari Atheneum atau Lyceum;

2.2  Pendidikan umum tingkat menengah (middelbaar al-gemeen voortgezet onderwijs-m.a.v.o.), yang lamanya 2 tahun dan kebanyakan merupakan kelas 1 dan 2 pendidikan kejuruan tingkat rendah.

3.      Sekolah kejuruan berbagai jenis seperti teknik, pertanian dan perkebunan, perkapalan, perdagangan, kerumahtanggaan, pendidikan dan lain-lain.  Tingkatannya beragam pula, yaitu: rendah, menengah dan atas.  Lamanyapun bermacam-macam pula.  Ada yang 2 tahun sampai yang 5 atau 6 tahun.  Sebagian besar dari sekolah-sekolah ini mempunyai 3 tingkat.  Pendidikan pedagogic social mempersiapkan tenaga untuk menjadi Pembina pemuda, pendidikan rakyat, petugas kebudayaan, pekerja social, pelindung anak-anak, penjaga kesehatan, sport dan lain-lain.  Sekolah pendidikan guru, (kecuali untuk guru Taman kanak-kanak) masuk sekolah kejuruan tingkat atas.

Pada semua kejuruan ini diberikan pendidikan umum terlebih dahulu selama beberapa tahun.

Seperti dikemukakan diatas nama “mammoet” yang diberikan pada undang-undang ini adalah nama seekor gajah yang besar dari zaman purbakala.  Oleh sebab itu nama undang-undang ini menunjukkan kepada sesuatu yang besar pula.  Tidak hanya struktur sekolah menengah saja yang diuraikan, yang disesuaikan pada keperluan masyarakat industry yang maju, tetapi juga perkembangan system didaktik.  Gabungan sekolah dan berbagai jenis didaktik dicobakan untuk memberi kebebasan yang lebih besar untuk proses pendidikan.  Hal ini diatur dalam undang-undang yang diterbitkan setelah Undang-undang Mammoet berjalan dan ditujukan untuk memberi kebebasan pada sekolah yang ingin mengadakan percobaan dewasa ini di Belanda, seperti:

1.      Proyek “kelas jembatan” selama 4 tahun untuk mencari bentuk pedagogic, didaktik dan organisasi yang cocok;

2.      Proyek praktek bahasa;

3.      Proyek metode audio-lingual;

4.      Proyek Dalton dari Roncalli college;

5.      Proyek pengajaran berprogram untuk beberapa mata pelajaran;

6.      Proyek tujuan-tujuan mata pelajaran;

7.      Proyek penelitian u.l.o. untuk mencari struktur, bentuk pedagogic dan didaktiknya.

Pendidikan tinggi ditetapkan dalam undang-undang dari tahun 1961 yang disebut Undang-undang pendidikan ilmiah, yang meliputi universitas dan sekolah tinggi.  Satu universitas harus mempunyai sekurang-kurangnya 3 fakultas, diantaranya fakultas kedokteran serta fakultas matematika dan fisika.  Perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat diatas disebut “sekolah tinggi”.  Universitas negeri ada tiga, yaitu Leiden, Groningen dan di Utrecht.  Amsterdam mempunyai satu universitas kotapraja dan satu universitas Protestan dan kota Nymegen mempunyai universitas Khatolik.  Sekolah tinggi twknik ada tiga, yaitu di Delft, Eindhove dan Enschede dan sekolah tinggi pertanian hanya ada di Wageningen, kepunyaan Negara.  Sekolah tinggi ekonomi yang di Rotterdam bersifat netral dan di Tilburg dari golongan Khatolik. Semua universitas dan sekolah tinggi dibiayai seluruhnya oleh pemerintah.  Tiap-tiap lembaga pendidikan tinggi ini mengatur statusnya, program akademiknya, ujian-ujian serta gelarnya.

2.2.2        Kurikulum Pendidikan di Belanda

Kurikulumnya intensif pada level yang lebih tinggi,yang lebih maju,berorientasi pada praktek dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan harapan mahasiswa yang mencari pengtahuan khusus. Program-program studi ini menggantikan teori dengan praktek didunia kerja yang sebenarnya atau situasi simulasi kerja.

Pendidikan tinggi di Belanda menyedikan jenis pendidikan: Universitas dan University of Applied sciences. Universitas melatih para siswanya untuk menggunakan ilmunya secara mandiri. University of Applied sciences yang di Belanda dikenal dengan sebutan hoge school, lebih berorientasi ke praktek; para mahasiswanya langsung diarahkan untuk meraih jenjang karir dibidangnya. Belanda juga memiliki lembaga institut untuk pendidikan internasional yang sudah sejak lama menawarkan program-program yang dirancang khusus bagi mahasiswa asing.

2.2.3        Sistim Pendidikan di Belanda

Untuk mencapai pendidikan yang baik, Pemerintah Belanda melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ilmu Pengetahuan (Menteri Marja van Bijsterveldt) mewajibkan guru-guru yang mengajar di taman kanak-kanak sampai sekolah lanjutan atas supaya berijazah universitas.

Memang tidak dimungkiri, untuk mencapai sistem yang baik diperlukan dana yang sangat besar. Belanda selain memberikan tunjangan bagi bayi sejak lahir dan anak yang tinggal di Belanda, juga memberikan tunjangan pendidikan kepada murid-murid (sekolah khusus, umum, kejuruan) dan mahasiswa.

“Sejak tahun 1815 M, Belanda sudah mempunyai sistem pendidikan yang baik dan berkembang terus. Ijazah pendidikan Belanda sangat dihargai di dunia internasional. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi siswa atau mahasiswa asing yang belajar di Belanda.

Apalagi, pilihan sekolah di Negeri Kincir Air itu juga banyak. Pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti pendidikan dalam bahasa Belanda dan Inggris. Anak-anak usia 2-3 tahun dapat mengikuti taman kanak-kanak (kleuterschool), dan ketika berumur empat tahun harus masuk sekolah dasar (basisschool).

Pada dasarnya, Belanda mengenal wajib belajar untuk anak usia 2-18 tahun. Wajib belajar enam tahun diperkenalkan pada 1900 (untuk 6-12 tahun). Namun undang-undang ini sering mengalami perubahan, sampai 1969 ketika anak-anak usia 6-16 tahun harus mengikuti pendidikan penuh waktu. Penyandang cacat di atas usia 18 tahun juga harus mengikuti wajib belajar.

Tahun ajaran dimulai 1 Agustus-31 Juli. Di sekolah dasar dan sekolah khusus ada libur enam minggu di musim panas, sedangkan di sekolah lanjutan mendapat liburan tujuh minggu. Masa liburan ini dibagi untuk tiga kawasan, guna menghindari kemacetan lalu lintas.

Seorang anak warga negara Belanda atau bukan warga negara Belanda tetapi orang tuanya bekerja dan membayar pajak, juga mempunyai hak tunjangan anak (kinderbijslag). Besarnya tunjangan ? 174 dibayarkan setiap kuartal oleh Siociale Verzekeringsbank (SVB) sampai anak berusia 18 tahun.

Murid yang studi di sekolah umum, agama, dan netral dibiayai pemerintah dengan anggaran yang sama bila memenuhi persyaratan. Tetapi pada dasarnya murid tidak membayar sekolah, meskipun sekolah diperbolehkan menarik sumbangan pendidikan dari orang tua murid.

Sekolah swasta dibiayai yayasan atau sekolah itu sendiri. Sementara sekolah umum dikelola pemerintah daerah. Keluarga kerajaan biasanya mengikuti pendidikan di sekolah umum. Sekolah agama dikelola suatu dewan yang mengelola pembiayaannya. Berdasarkan agama, terdapat Sekolah Katolik, Protestan, Yahudi, dan Muslim, baik di sekolah dasar, sekolah lanjutan, maupun perguruan tinggi.

Semua sekolah ini, baik sekolah umum, khusus, maupun swasta berada di bawah pengawasan Inspectie van het Onerwijs (Inspeksi Pendidikan). Sekolah dasar dibagi dalam delapan grup. Mereka yang baru masuk dimasukkan dalam grup 2. Grup 1 dan 2 sebelum 1989 disebut taman kanak-kanak.

Pada grup 3, anak-anak mulai diajar membaca, menulis, dan matematika, sedangkan mulai grup 7 anak-anak diajar bahasa Inggris. Tetapi ada juga sekolah yang mengawali bahasa Inggris di grup 4. Pada grup 8 anak-anak harus menempuh tes yang disebut Cito Eindtoets Basisonderwijs (tes akhir pendidikan dasar), sering disingkat menjadi Citotoets.

·        Said.Muh.1981. Pendidikan Abad keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya. Jakarta:Mutiara.

·        Mudyahardjo.Redja.2001.Pengantar Pendidikan.Jakarta:Rajawali Pers.

·        Nasution.S.1995.Sejarah Pendidikan Indonesia.Jakarta:Bumi Aksara.

·        Handinisuwarno.2012.Sistim Pendidikan di Belanda. Tersedia di http://handinisuwarno.wordpress.com.

·        Sutapa Mada dkk.2008. Analisis Competitive Advantage Pendidikan Belanda Dan Jepang. Tersedia di http://www.staff.uny.ac.id .