Pages

Juni 11, 2014

PENERAPAN KEBIJAKAN NEW DEAL PRESIDEN FRANKLIN DELANO ROOSEVELT PADA PEMERINTAHAN INDONESIA



(Disusun guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Amerika)
Dosen Pengampu mata kuliah Dr. Suranto, M.Pd.




Disusun oleh:
Eka Ariska Putri (120210302005)
Kelas B






PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2014
BAB 1. PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Perekonomian Indonesia tergolong lambat karena berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Salah satu permasalahan yang sering kita saksikan adalah seperti kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan menengah keatas dengan masyarakat kalangan bawah yang terjadi karena ketidakmerataan yang diakibatkan oleh lambatnya pertumbuhan perekonomian negara saat ini. Dapat dikatakan bahwa ‘’dalam menilai perekonomian Indonesia kita dapat melihat dari kondisi rumah tinggal rakyatnya’’.
Masalah yang menyerang perekonomian Indonesia saat ini  terdiri dari berbagai macam bidang, seperti masalah yang timbul pada bidang industri rumah tangga, pangan, jasa, masalah deflasi dan inflasi maupun ketidakbijaksanaan pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang terjadi adalah masalah beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah yang terkesan ambisius, pembangunan yang tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja,  Pembangunan jalan tol juga tersendat. Dana yang sangat besar yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan atau pangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah.
Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin. Hal-hal ini lah yang hingga saat ini terus menghambat dan sulit diatasi oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang mengalami ketidakstabilan.
Dengan berpandangan pada sejarah pemerintahan di Amerika Serikat utamanya pada masa Presiden Roosevelt yang merupakan presiden ke-32 Amerika Serikat, melalui kebijakan New Dealnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu kiranya dapat dijadikan panutan oleh para pemimpin-pemimpin di negeri ini.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan rincian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok penulisan pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1)      Bagaimana Kebijakan New Deal di Amerika ?
2)      Bagaimana Pengimplementasian Kebijakan New Deal di Indonesia ?
3)      Bagaimanakah manfaat dari penerapan Kebijakan New Deal di Indonesia ?

1.3  Tujuan
Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari makalah ini diantaranya adalah :
1)      Untuk dapat mengetahui dan memahami Kebijakan New Deal di Amerika
2)      Untuk dapat mengetahui dan mamahami Pengimplementasian Kebijakan New Deal di Indonesia.
3)      Untuk dapat mengetahui dan mamahami manfaat dari penerapan Kebijakan New Deal di Indonesia.



BAB 2. PEMBAHASAN


2.1    Kebijakan New Deal Franklin Delano Roosevelt
Pada tahun 1929-1932 kondisi perekonomian Amerika Serikat mengalami depresi ekonomi yang membuat negara ini membutuhkan pertolongn segera. Krisis ditandai dengan jatuhnya harga saham di Wall Street (New York) pada tanggal 24 Oktober 1929 yang menyebabkan bursa saham New York mengalami kerugian. Tingginya angka pengangguran, over produksi, pertanian merosot, dan industri yang terganggu merupakan faktor terjadinya krisis ekonomi. pemulihan dari keterpurukan ekonomi dan pembaharuan untuk mencegah datangnya depresi ekonomi di masa depan. Hal itulah yang menjadi tujuan Franklin D. Roosevelt saat ia memutuskan untuk menerima tugas sebagai presiden Amerika yang ke-32
Berikut adalah biografi dari Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang ke-32 :
1)      Dikenal dengan nama F.D Roosevelt atau FDR dia merupakan seorang presiden Amerika Serikat ke-32, dia menjabat presiden di Amerika Serikat dari tahun 1933 – 1945. Lahir pada 30 Januari 1882 di Hyde Park, New York dan meninggal di Warm Springs, Georgia pada 12 April 1945 pada umur 63 tahun. Franklin adalah satu-satunya Presiden Amerika Serkiat yang terpilih selama empat kali berturut-turut dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga 1945.
2)      Beliau merupakan salah satu tokoh abad ke-20 dan menempati urutan ketiga dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat, lahir dalam keadaan berkecukupan ia juga melewati maa-masa sakit yang membuatnya cacat. Franklin juga adalah tokoh penting dalam pendukung reformasi. Dia adalah seseorang yang mampu membawa Amerika Serikat pulih dalam masa “Depresi yang Hebat”, dalam perencanaan terhadap Perang Dunia II dia mempersiapkan AS untuk menjadi Gudang Senjata Demokrasi dalam melawan kekuatan kuat dari Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang.
3)      Franklin Delano Roosevelt pertama kali menjabat sebagai Presiden pada tahun 1933, saat ia menjabat sebagai presiden, AS mengalami puncak depresi yang sangat hebat bahkan lebih dari 13 juta rakyatnya tak memiliki pekerjaan serta ekonominya kurang.
4)      Kesehatan Roosevelt memburuk dan tepat tanggal 12 April 1945 di Warm Springs, Georgia ia meninggal karena pendarahan otak
Pada 99 hari pertamanya  Franklin Delano Roosevelt mengajukan dan disetujui oleh kongres, serangkaian program yang kemudian dikenal dengan nama New Deal. Kebijakan ekonomi dalam New Deal ini mempunyai tiga tujuan utama dan tahap diantaranya adalah sebagai berikut :
1)      Untuk memberikan pertolongan (relief) para korban yang timbul dari depresi perekonomian seperti pengangguran.
2)      Pemulihan (recovery) ekonomi yang disebabkan oleh depresi ekonomi.
3)      Pembaharuan (reform) bagi perekonomian amerika untuk mengetasi depresi ekonomi.
Selama masa awal pemerintahannya antara tahun 1933-1935 tahapan New Deal adalah recovery dan relief  yang sering disebut dengan New Deal pertama. Sedangkan untuk pemerintahan yang kedau kalinya tahapan New Deal adalah reform  yang dikenal dengan New Deal kedua.
Istilah New Deal sendiri tercetus saat pidato penerimaan Roosevelt sebagai calon presiden dari partai demokrat, “I pledge you, I pledge my self to a new deal for America people”. Sejak awal Roosevelt memulai program New Dealnya Roosevelt selalu menekankan pada pemulihan pemulihan rasa percaya diri dan optimisme masyarakat amerika. Roosevelt memcoba memperbaiki rasa percaya diri masyarakat amerika terhadap pemerintah, setelah masyarakat menganggap pemerintah gagal dalam Hoover gagal untuk mengatasi depresi ekonomi. Saat itu sekitar 12 sampai 15 juta orang lebih kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran dan lebih ari 4.600 bank mengalami kebangkrutan dan tutup.



A.      Program New Deal I
Pada tanggal 9 Maret 1933 dikeluarkan Undang Undang Darurat Perbankan atau Emergency Bank Act untuk membuka kembali bank secara nasional setelah diliburkan pada 10 Maret 1933 bank telah melakukan berbagai transaksi penting. Pada saat pembukaan bank tersebut Roosevelt menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin semua deposito masyarakat amerika yang berrnialai hingga 5.000 dollar. Pada saat yang bersamaan iapun meyakinkan kepada mayarakat untuk tetap meyinpan uangnya di bank karena usaha perbankan sudah mulai pulih dari depresi.
Pada 20 Maret 1933, pemerintah menerapkan Economy Act  atau Undang Undang Perekonomian yang digunakakn untuk memulihkan anggaran belanja negara dengan melakukan penghematan pengeluaran keuangan negraa dengan mlelakuakan pemotongan uang para anggota kongres sebanyak 100 dollar AS. Hal ini dilakukan utnk mengembangkan anggaran pengeluaran pemerintah supaya anggraan ekonomi dapat lebih diefisienkan.
Pada 31 Maret Civilian Conservation Corps Reforestation Relief Act dikeluarkan sebagai upaya membantu para pengangguran yang berusia muda dan atas Undang Undang ini dibentuklah CCC atau Civilian Conservation Corps, yang bertugas untuk memberikan pekerjaan berupa konserfasi alam di daerah pedalaman kepada pemuda yang tidak bekerja dengn kisaran usia 18-25 tahun agar mereka terhindar dari hal-hal negatif dan kriminalitas.
Pada tanggal 19 April 1933 diterapkan Gold Standats Abandonend Act yaitu peraturan yang menerapkan semuau kontrak rakyat dengan pemerintah yang erjumlah 20 dollar keatas akan dibayar dengan uang logam emas yang bertujuan untuk membantu perdagangan luar negeri dan menghentikan penggalian emas di Eropa. FERA atau Federal Emergency Relief Act dikeluarkan tanggal 12 Mei 1933 dan Federal Emergency Relief Administration kemudian terbentuk dibawah undang undang ini. Undang Undang ini mewariskan pembangunan proyek – proyek pekerjan umum untuk mempekerjakan penduduk di negara – negara bagian dan kota – kota di Amerika.
Dalam hal meningkatkan pendapatan pertanian mak pemerintahan Roosevelt dan New Dealnya mengeluarkan AAA atau Agricultural Adjustment Act pada 12 Mei 1933. Undang Undang ini bertujuan utnuk memberikan bantuan ekonomi kepada petani. Peraturan ini pada intinya berencana menaikan harga hasil panen dengan memberikan subsidi kepada petani. Selain itu pemerintah dapat menerapkan dan pemberlakuan kuota luas tanah yang boleh disewakan oleh para pemilik tanah pertanian agar hasil panen tidak membanjiri pasar.
Dalam bidang industri pemerintah mengeluarkan kebijakan pemulihan indusri yang dikenal sebagai National Industrial Recovery Act atau NIRA pada 1933. Program lain yang dibentuk oelh Roosevelt adalah Publict Work Administraton (PWA) dengan misi menyediakan lapangan pkerjaan dan merangsang perekonomian dengan cara memberikan dana untuk mendorong yang sudah,  baru dan akan berjalan. Sedangakan untuk mengatasi masalah sosial pada masyarakat Roosevelt pada 13 Juni 1933 mengeluarkan kebijakan Home Owners a Loan Coeperation (HOLC) yang memberikan bantuna kepada masyarakat untuk mendapatkan rumahnya kembali yang telah digadai akibat hutang yang disebabkan oleh deperesi ekonomi.
Secara keseluruhan New Deal pertama belum dapat berhasil meningktakan kemakmuran masyarakat dan mengeluarkan Amerika dari krisis karena pada saat itu angka pengangguran di amerika sangat tinggi.

B.       Program New Deal II
Salah satu bentuk pembaharuan dalan New Deal adalah keiginan dari presiden untuk menciptakan program lapangan pekerjaan dengan skala besar. Kemudian dibentuk Works Progres Administration (WPA) yang menekankan pada pemberian pekerjaan dari pada sedekan bagi para pengangguaran.
Roosevelt pada tahun 1935 membuat berb agai program diantaranya Rural Electrification Administratife (REA) untuk menyedaiakan listrik ke daerah – daerah pedalaman,  National Youth Administration (NYA) yang membantu murid –murid sekolah menengah dan mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan menmberikan mereka pekerjaan paruh waktu,  National Resources Planing Board untuk meyusun rancangan bagi pembangunan sumberdaya alam jangka panjang, Banking Act yang memperkuat kontrol dari Federal Reserve Board serta megurang kekuatan bank-bank suasta di pasar uang.
Roosevelt pada New Deal kedua ini juga mengeluarkan Social Security Act pada 1935, undang – undang ini memberikan jaminan atau tunjangan asuransi yang diberikan kepada pekerja ketika ia berhenti bekerja atau ketika usia mereka mencapai 65 tahunkeatas, selain itu juga membantu wanita-wanita yang orang tua tunggal dan orang – orang cacat. Selanjutnaya ada National Labor Relation Act yang menjmin hak pekerja untuk membentuk organisasi atau serikat pekerja.
Melalui program New Dealnya ini Roosevelt menciptakan program – program yang dapat menyerap tenaga kerja serta mengeluarkan berbagai undang  – undang untuk mengetur kembali jalannya sektor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai dari program New Deal adalah berhasil mengurangi penggangguran, berhasil membangun berbagai macam fasilitas, berhasil menaikkan pendapatan petani, dengan  NIRA kaum buruh mendapat pekerjaan dan perlindungan, dengan TVA masyarakat dapat menikmati listrik dengan harga yang relatif murah.

2.2    Penerapan Kebijakan New Deal di Indonesia
Presiden Franklin D. Roosevelt mengeluarkan kebijakan yang kita kenal dengan The New Deal Program. Inti pendapat Keyness adalah agar pemerintah mendukung pembangunan proyek-proyek kebutuhan sosial, pembangunan perumahan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Di bidang keuangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa penerbitan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan. Sejak itu, pemerintah AS mendelegasikan pengaturan ekonomi ke tangan pemerintah federal. Kebijakan New Deal ini lebih memfokuskan upaya untuk mengatasi permasalahan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perorangan, peningkatan pendidikan dasar dan peningkatan kesehatan dasar.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ketiga undang-undang itu berkenaan dengan industri keuangan yang diatur secara ketat oleh pemerintah federal. Misalnya, memisahkan antara kegiatan di perbankan dan pasar modal. Pertanyaan yang sama terulang kembali, yaitu apakah pemerintah perlu mengatur dengan ketat atau detail industri keuangan. Jawabannya adalah penerbitan undang-undang lembaga keuangan yang dikenal dengan Dodd-Frank Act, yang intinya membatasi keleluasaan industri keuangan untuk menjual produk keuangan dan/atau mengembangkan bisnis.
Indonesia meskipun sekarang ini diberitakan bahwa keuangan indonesia telah stabil namun jika dilihat pada realitanya harga sembako dipasaran masih belum stabil terlebih lagi menjelang hari –hari besar seperti Ramadhan. Hal ini akan berdampak pada harga barang – barang tersebut diapsaran yang akan  melambun tinggi namun sulit untuk ditemukan dipasaran.  Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia perlu mengadakan suatu trobosan baru dalam kaitannya untuk mengatasi masalah perekonomian di negara berkembang ini misalnya saja dapat dengan memberikan bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan cara meningkatkan jumlah simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS serta tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Sistem perpajakan kita juga belum dapat menjangkau semua warga negara walau program intensif reformasi perpajakan (Pintar – Program Intensif Tax Reform) sudah dijalankan sejak Kabinet Indonesia Bersatu I. Penerimaan pajak negara mungkin bisa naik. Namun tampaknya kebijakan memberesi para penunggak pajak ini lebih didorong oleh motif persaingan politik ketimbang politik kebijakan murni.
Di sini, perlu diingat bahwa salah satu syarat pengaturan yang baik adalah dengan memperhatikan interaksi antar-tiga dimensi, yaitu ekonomi, politik, dan hukum, dalam proses pembentukan suatu institusi.
Konkretnya, bentuk pengaturan institusi harus meminimalkan pengaruh negatif dari pemerintah, pengaruh negatif dari industri keuangan, dan terakhir kesewenang-wenangan oleh institusi itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan ajaran Hayek, bahwa intervensi pemerintah harus memenuhi disiplin tertentu, dalam membuat kebijakan pemerintah harus memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan dan proporsionalitas, profesionalitas, serta asas akuntabilitas.
Singkat kata, standar tertinggi yang dipakai untuk menilai kebijakan adalah kepentingan masyarakat. Hal itu perlu menjadi pemahaman manakala pemerintah dihadapkan pada kondisi harus membuat suatu kebijakan dalam situasi yang tidak normal atau keadaan krisis.
Ketika harga yang harus dibayar adalah kelambanan pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian daya serapnya terhadap tenaga kerja pun belum bertambah banyak, apakah kita akan terus menerus berputar pada pendekatan konvensional semacam itu. Seperti juga kita hanya menunggu sampai utang luar negeri lunas. Bukankah masalahnya tak boleh dibiarkan terlalu lama. Orang lapar dan menganggur tak bisa terlalu lama menunggu.
Reformasi ekonomi dan perbaikan iklim investasi merupakan langkah tepat dan harus dilakukan namun itu akan terlalu lama. Sekarang diperlukan langkah nonkonvensional agar tercapai new speed berupa percepatan pertumbuhan ekonomi. Langkah dimaksud bisa berupa kebijakan fiskal, insentif investasi dan masih banyak lagi. Persoalannya bagaimana apabila itu kemudian berbenturan dengan kepentingan menjaga stabilitas makroekonomi.
''New Deal'' adalah semacam stimulus baru bagi percepatan gerak perekonomian. Bagaimana pun kebijakan ekonomi tak bisa melompat-lompat dan tetap boleh ahistoris. Karena bagaimana pun pada masa lalu, terutama pada masa Orde Baru, telah diperoleh capaian-capaian yang tidak kecil dan berbagai variasi kebijakan. Jadi yang harus dilakukan adalah penambahan dan penyempurnaan. Atau menurut istilah Hal Hil ada semacam modifikasi. Sekali lagi bukan paradigma baru yang diperlukan.
Katakanlah sekarang orang ribut tentang perlunya revitalisasi sektor pertanian sebagai salah satu upaya menembus kebuntuan dan mempercepat pertumbuhan, sejak Pelita I hal itu sudah dinyatakan.  Bahkan bagaimana tahapannya mulai dari sektor pertanian yang tangguh sampai ke industri yang berbasis sektor pertanian sudah diniatkan. Sayang pelaksanaannya menyimpang dan tak terkontrol. Industri berkembang sendiri meninggalkan pertanian sementara sektor itu tak pernah disentuh oleh kebijakan efektif terutama dalam meningkatkan nilai tukar produk-produk pertanian.
Kita sependapat perlunya ''new deal'' dalam ekonomi karena bagaimana pun momentum baru diperlukan untuk memberikan energi dan kekuatan baru. Terlebih mengadapi persaingan global yang makin dirasakan sekarang ini. Daya saing internasional makin lemah sementara titik balik dalam perekonomian belum terjadi. Pada saat yang sama kita makin masuk dalam perangkap dan jebakan utang entah sampai kapan bisa teratasi. Pada dasarnya ''new deal'' ekonomi yang dimaksud adalah bagaimana mengembangkan kebijakan makro yang ekspansif, melalui kebijakan fiskal, moneter dan sebagainya. Sementara itu kita membutuhkan pemantapan secara kelembagaan, baik dalam ekonomi maupun politik.
New deal pada prinsipnya adalah langkah praktis Presiden Roosevelt untuk mengatasi depresi ekonomi berkepanjangan yang melanda Amerika Serikat.
Sementara New Deal yang dilontarkan oleh Presiden SBY, merujuk pada suatu terobosan, keluar dari pakem-pakem teoritis yang konvensional, bersifat janga pendek, dengan tetap fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarajat akan kesehatan dan pendidikan. Presiden SBY mengharuskan adanya semacam targeted poverty reduction policy, targeted employment creation policy, targeted education policy, dan targeted healt improvement policy.
New Deal merupakan rencana aksi. Berkaca pada keberhasilan new deal yang digagas Roosevelt The Great Depression di tahun 1930-an. Poin terpenting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembiayaan rencana aksi itu. Bagaimana cara pembiayaan program-program New Deal. Jawabannya adalah ada dalam expenditure policy, yaitu dimana program-program yang dianggal tidak perlu atau kurang mendesak agar ditunda untuk sementara waktu, sampai kondisi keuangan relatif membaik. New Deal mestilah lebih bersifat jangka pendek dan menengah yang lebih fokus, dan tentu dengan targeted action plan. Stabilitas plus growth, plus lapangan kerja, plus quality of life.
Beberapa kebijakan yang dicanangkan dalam program New Deal yang dapat diterapkan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :
1)   Economy Act  atau Undang Undang Perekonomian
Dari undang – undang perekonomian ini seharusnya Indonesai dapat mempelajari dan menerapkannya dalam kebijakan perekonomian di negeri ini. Inti dari undang – undang ini adalah “melakukan penghematan pengeluaran keuangan negraa dengan mlelakuakan pemotongan uang para anggota kongres”. Dengan adanya pemotongan gaji yang diperolah dari para anggota pemerintahan maka dirasa akan dapat menambah anggran belanja indonesia. Atau singkatnya uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat. Misalnya saja pengembangan dalam sektor pendidikan yang akan lebih memberikan dampak yang besar bagii negeri ini dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan apabila seluruh anak-anakdi Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak maka mereka akan dapat mampu membangun negara ini dimasa yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan negara dengan segala kekayaan alammya ini menjadi negara maju. Tentunyay dengan SDM atau sumber daya manusia yang baik pula.
2)   Civilian Conservation Corps Reforestation Relief Act
Kebijakan ini “dikeluarkan sebagai upaya membantu para pengangguran yang berusia muda”. Dari sisni Indonesai dapat mencontoh dan menerapkannya di negeri sendiri. Karena kebijakan ini dirasa sangat bermanfaat. Jika dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini yaitu misalnya seperti pemberian BLT atau Bantuan Langsung Tunai, RASKIN atau Beras Miskin, dan masih banyak lagi kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hampir semuanya berupa pemberian bantuan secara tunai entah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Menurut saya pribadi hal ini dirasa kurang efektif, Mengapa demikian ? Ini dikarenakan apabila kita memberikan bantuan kepada rakyat utamanya masyarakat kalangan menengah ke bawah berupa bantuan tunai kemungkinan untuk mereka menjadi berken=mbang lagi dalam hal ekomoninya akan sangat kecil. Karena bantuan tadi akan habis dan tidak akan di infestasikan dalam hal usaha atau apapun. Kebanyakan dari mereka akan membelanjakan uang tersebuat atau yang saya temui mereka malah menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Selain ituu dalam hal penyalurannya pada masyarakat juga akan mengalami ketidakefektiffan dengan ditemui banyaknya masyarakat kalangan menegah keatas yang ikut-ikutan dalam penerimaan bantuan tersebut.
Apabila pemerintah menerapkan kebijakan ini yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi kalangan pemuda utamaya dalam hal ini dikarenakan pemuda utamanya, maka dirasa akan lebih efektif. Kita tidak lagi memberikan dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk pemberian pekerjaan. Misalnya saja pekerjaan kaitannya dalam pembangunan di daerah-daerah atau pelosok desa, selain juga mengurangi penganguran juga dapat memperecepat pembangunan di daerah-daerah pelosok iindonesia yang selama ini sudah banya disiarkan diberbagai media elektronik bagimana keadaan pelosok daerah yang ada di indonesia. Begitu sangat memprihatinkan, hanya untuk mengambil air saja harus berjalan puluhan kilometer dan masih banyak lagi permasalahan yang ada di daerah-daerah pelosok
3)      Agricultural Adjustment Act
“Undang Undang ini bertujuan utnuk memberikan bantuan ekonomi kepada petani”. Undang – Undang ini juga dapat dijadikan contoh atau  dalam hal ini referensi bagi undang – undang pertanian yang ada di Indonesai. Dengan memberikan bantuan berupa sunsidi kepada petani maka dapat menaikan harga hasil. Selain itu pemerintah dapat menerapkan dan pemberlakuan kuota luas tanah yang boleh disewakan oleh para pemilik tanah pertanian agar hasil panen tidak membanjiri pasar. Dengan penerapan undang – undang ini maka akan sangat membantu para petani utamanya adalah para petani kecil.
4)      Tennessee Valley Authority (Otoritas Lembah Tennessee)
Merupakan program yang cukup memiliki kuasa untuk membangun perekonomian dan sosial masyarakat lembah Tennessee. Hal ini akan sangat membawa dampak yang sangat baik apabila diterapkan pada daerah-daerah di Indonesai yang dalam hal ini belum terjangkau oleh listrik. Tidak usah jauh – jauh, contohnya seperti di daerah Sillo Kabupaten Jember dan masih banyak lagi daerah –daerah yang ada di Indonesia utamanya adalah daerah –daerah pedalaman dan perbatasan yang sebagian besar belum terjangkau listrik. Dengan menerapkan program ini yaitu melaiu pemanfaatan lembah yang ada di suatu daerah selain dapat mengaliri kebutuhan listrik pada masyarakat juga dapat menghidupkan perekonomian di daerah tersebut.
5)      Publict Work Administraton (PWA)
“misi menyediakan lapangan pkerjaan dan merangsang perekonomian”. Sebenarnya program semacam ini sudah diterapkan dii Indonesia yaitu program KUR atau Kredit Usaha Rakyat yaitu berupa pemberian pinjaman kebada industri kecil dalam pendanaan produksi barangnya. Tapi terdapat sedikit perbedaan dengan salah satu program New Deal yang diterapkan di Amerika ini, yaitu tidak hanya memberikan bantuan pada industri masyarakat tapi juga menyediakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya program KUR yang dicanangkan oleh penerintah Indonesia juga dapat merangsang lapangan pekerjaan baru. Namun jika dilihat pada faktanya hal ini belum begitu tersa dampakknya. Dikarenakan bentuk usahanya yang hanya usaha berskala kecil bahkan home industri, yang hanya dapat menampungsedikit tenaga kerja.

6)      Rural Electrification Administratife (REA)
“menyedaiakan listrik ke daerah – daerah pedalaman” Hampir sama dengan program TVA tadi, perbedaannya terletak pada Lembah Terresse, kebijakan TVA hanya berlaku pada kawasan lembah TVE, dengan penerapan program ini di Indonesia yaitu melalui peyediaan listrik ke daerah – daerah pedalaman akan sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian dan keadaan sosial yang ada di suatu wilayah, wilayah tadi tidak akan terus menerus dibelenggu dengan kegelapan dar segala perkembangan yang sudah terjaid pada daerah – daerah pada umumnya.
7)      National Youth Administration (NYA)
Membantu murid –murid sekolah menengah dan mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan menmberikan mereka pekerjaan paruh waktu. Program ini mungkin belum mahkan tidak dibicarakan oleh pemerintah pendidikan kaitannya dalam menangani masalah pendidikan yang ada di Indonesia, bantuan – bantuan yang diberikan kepada para siswa atau mahasiswa yang ditemukan sekarang ini adalah berupap beasiswa tunai yang diberikan pada siswa yang berprestasi maupun pada siswa yang termasuk golongan siswa tidak mampu. Namun belum pernah saya dengar pemerintah mencanagkan bantuan pada siswa untuk dapat melanjutkan studinya berupa pemberian kerja paruh waktu, hal ini selain akan membantu dalam pemenuhan kebuthan sekolahnya juga akan mendidik siswa untuk dapat bekerja keras dalam memenuhi kehidupannya, dan akan memberikan pelajaran kehidupan pada siswa tadi betapa sangat berharganya hal yang mereka jalani. Ini juga akan dapat menanamkan karakter yang disiplin dan jiwa pekerja keras dalam diri siswa tersebut.
8)      National Resources Planing Board
Meyusun rancangan bagi pembangunan sumberdaya alam jangka panjang. Program ini apabila diterapkan di Indonesia maka akan dapat mengorganisir pembangunan sumber daya alam yang ada diIndonesia. Seperti yang bisa kita temui di lapangan sebagian besar sumber aya alam Indonesia itu dikelola oleh pihak asing dengan hampir seluruh keuntungan yang akan masuk dalam kantung negara asing tersebut dan rakyat Indnesia hanya dijadikan sebagai buruh dari suatu pabrik tersebut. Melauli penerapan program ini maka akan dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia.
9)      Social Security Act
Undang – undang ini memberikan jaminan atau tunjangan asuransi yang diberikan kepada pekerja ketika ia berhenti bekerja atau ketika usia mereka mencapai 65 tahunkeatas, selain itu juga membantu wanita-wanita yang orang tua tunggal dan orang – orang cacat.
Untuk pemberian jaminan pada karyawan yang telah berusia diatas 65 tahun sebenarny asudah diterapkan di ndonesai atau yangbiasa kita kenal dengan Uang Pensiun, yang diberikan pada karyawan yang sudah pensiun dengan batasan usia kurang kebih 65 tahun, sedangkan untuk membantu wanita – wanita yang merupakan orang tua tunggal atau dalam hal ini biasa disebut dengan Janda dan bantuan kepada orang cacat.
10)  National Labor Relation Act
Menjamin hak pekerja untuk membentuk organisasi atau serikat pekerja. Kiranya program semacam ini sudah diterapkan di Indonesia, sejalan dengan adanya organisasi buruh yang setispp tahunnya menuntut kejelasan nasibnya pada pemerintah.


BAB 3. PENUTUP


3.1 Kesimpulan
Kebijakan New Deal yang diterapkan oleh Presiden Roosevelt untuk mengatasi depresi ekonomi berkepanjangan yang melanda Amerika Serikat  lebih memfokuskan upaya untuk mengatasi permasalahan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perorangan, peningkatan pendidikan dasar dan peningkatan kesehatan dasar.
Memang dalam pemerintahan Presiden Susilo Bammang Yudhoyono tahun 2004-2009 beliau mengagas New Deal yang berkiblat pada kebijakan  Roosevelt, tapi menurut saya penerapannya masih belum maksimal. Memang selamai ini dijelaskan bahwa perekonomian indonesia sekarang sudah mulai membaik. Namun masih banyak lagi masyarakat Indonesia yang hidup sedikit diatas garis kemiskinan. Selain itu juga kurangnya pengoptimalan Sumberdaya Alam yang melimpah dari wilayah Indonesia yang akhirna membuat negara ini masih tetap pada predikat negara berkembangnya. Sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu kendala. Ini sudah digagas oleh presien Susilo Bambang Yudhiyono melalui program penerimaan beasiswa Bidikmisi yang memiliki misi untuk “memutus mata rantai kemiskinan”. Yang masih menjadi kendala adalah kurangnyya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan baik swasta pada anak0anak muda ini, sehingga banyak kasus ditemui mereka bekerja pada perusahaan asing. Alangkah lebih baiknya lagi apabila mereka dapat bekerja memajukan negaranya sendiri.
Dari kebijakan New Deal yang diterapkan di Amereika sekitar tahun 1933-an akan sangat membantu dalam pengoptimalan berbagia sektor yang dimiliki oleh Indonesai apabila diterapkan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi di negeri ini.


DAFTAR PUSTAKA


1.        Francis Whitney, ed. Keith W. Olsen. 2005. Garis Besar Sejarah Amerika Serikat. Biro Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri A.S.
2.        Ningsih Yuniah. 2008. Program New Deal (Usaha Perbaikan Kondisi Ekonomi Amerika Serikat Tahun 1920-1930-an). FIB Universitas Indonesia
3.        Kebijakan New2 Deal Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Pdf.

Diposting oleh di 4 komentar:
Langganan: Postingan (Atom)

PENERAPAN KEBIJAKAN NEW DEAL PRESIDEN FRANKLIN DELANO ROOSEVELT PADA PEMERINTAHAN INDONESIA



(Disusun guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Amerika)
Dosen Pengampu mata kuliah Dr. Suranto, M.Pd.




Disusun oleh:
Eka Ariska Putri (120210302005)
Kelas B






PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2014
BAB 1. PENDAHULUAN


1.1  Latar Belakang
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Perekonomian Indonesia tergolong lambat karena berbagai permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Salah satu permasalahan yang sering kita saksikan adalah seperti kesenjangan sosial antara masyarakat kalangan menengah keatas dengan masyarakat kalangan bawah yang terjadi karena ketidakmerataan yang diakibatkan oleh lambatnya pertumbuhan perekonomian negara saat ini. Dapat dikatakan bahwa ‘’dalam menilai perekonomian Indonesia kita dapat melihat dari kondisi rumah tinggal rakyatnya’’.
Masalah yang menyerang perekonomian Indonesia saat ini  terdiri dari berbagai macam bidang, seperti masalah yang timbul pada bidang industri rumah tangga, pangan, jasa, masalah deflasi dan inflasi maupun ketidakbijaksanaan pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat umum. Sebagai salah satu contoh permasalahan yang terjadi adalah masalah beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah yang terkesan ambisius, pembangunan yang tidak realistis dan cenderung terbatas pada perusahaan tertentu, misalnya saja,  Pembangunan jalan tol juga tersendat. Dana yang sangat besar yang sebenarnya dapat digunakan untuk mengatasi masalah pembangunan atau pangan di daerah-daerah yang sulit dijangkau pemerintah.
Oleh karena itu untuk keluar dari dilema ini, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah peraturan dan perundang-undangan secepat mungkin. Hal-hal ini lah yang hingga saat ini terus menghambat dan sulit diatasi oleh pemerintah dalam mengatasi perekonomian Indonesia yang mengalami ketidakstabilan.
Dengan berpandangan pada sejarah pemerintahan di Amerika Serikat utamanya pada masa Presiden Roosevelt yang merupakan presiden ke-32 Amerika Serikat, melalui kebijakan New Dealnya dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada saat itu kiranya dapat dijadikan panutan oleh para pemimpin-pemimpin di negeri ini.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan rincian yang telah dikemukakan sebelumnya, yang menjadi pokok penulisan pada makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1)      Bagaimana Kebijakan New Deal di Amerika ?
2)      Bagaimana Pengimplementasian Kebijakan New Deal di Indonesia ?
3)      Bagaimanakah manfaat dari penerapan Kebijakan New Deal di Indonesia ?

1.3  Tujuan
Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari makalah ini diantaranya adalah :
1)      Untuk dapat mengetahui dan memahami Kebijakan New Deal di Amerika
2)      Untuk dapat mengetahui dan mamahami Pengimplementasian Kebijakan New Deal di Indonesia.
3)      Untuk dapat mengetahui dan mamahami manfaat dari penerapan Kebijakan New Deal di Indonesia.



BAB 2. PEMBAHASAN


2.1    Kebijakan New Deal Franklin Delano Roosevelt
Pada tahun 1929-1932 kondisi perekonomian Amerika Serikat mengalami depresi ekonomi yang membuat negara ini membutuhkan pertolongn segera. Krisis ditandai dengan jatuhnya harga saham di Wall Street (New York) pada tanggal 24 Oktober 1929 yang menyebabkan bursa saham New York mengalami kerugian. Tingginya angka pengangguran, over produksi, pertanian merosot, dan industri yang terganggu merupakan faktor terjadinya krisis ekonomi. pemulihan dari keterpurukan ekonomi dan pembaharuan untuk mencegah datangnya depresi ekonomi di masa depan. Hal itulah yang menjadi tujuan Franklin D. Roosevelt saat ia memutuskan untuk menerima tugas sebagai presiden Amerika yang ke-32
Berikut adalah biografi dari Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika Serikat yang ke-32 :
1)      Dikenal dengan nama F.D Roosevelt atau FDR dia merupakan seorang presiden Amerika Serikat ke-32, dia menjabat presiden di Amerika Serikat dari tahun 1933 – 1945. Lahir pada 30 Januari 1882 di Hyde Park, New York dan meninggal di Warm Springs, Georgia pada 12 April 1945 pada umur 63 tahun. Franklin adalah satu-satunya Presiden Amerika Serkiat yang terpilih selama empat kali berturut-turut dalam masa jabatan dari tahun 1933 hingga 1945.
2)      Beliau merupakan salah satu tokoh abad ke-20 dan menempati urutan ketiga dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat, lahir dalam keadaan berkecukupan ia juga melewati maa-masa sakit yang membuatnya cacat. Franklin juga adalah tokoh penting dalam pendukung reformasi. Dia adalah seseorang yang mampu membawa Amerika Serikat pulih dalam masa “Depresi yang Hebat”, dalam perencanaan terhadap Perang Dunia II dia mempersiapkan AS untuk menjadi Gudang Senjata Demokrasi dalam melawan kekuatan kuat dari Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang.
3)      Franklin Delano Roosevelt pertama kali menjabat sebagai Presiden pada tahun 1933, saat ia menjabat sebagai presiden, AS mengalami puncak depresi yang sangat hebat bahkan lebih dari 13 juta rakyatnya tak memiliki pekerjaan serta ekonominya kurang.
4)      Kesehatan Roosevelt memburuk dan tepat tanggal 12 April 1945 di Warm Springs, Georgia ia meninggal karena pendarahan otak
Pada 99 hari pertamanya  Franklin Delano Roosevelt mengajukan dan disetujui oleh kongres, serangkaian program yang kemudian dikenal dengan nama New Deal. Kebijakan ekonomi dalam New Deal ini mempunyai tiga tujuan utama dan tahap diantaranya adalah sebagai berikut :
1)      Untuk memberikan pertolongan (relief) para korban yang timbul dari depresi perekonomian seperti pengangguran.
2)      Pemulihan (recovery) ekonomi yang disebabkan oleh depresi ekonomi.
3)      Pembaharuan (reform) bagi perekonomian amerika untuk mengetasi depresi ekonomi.
Selama masa awal pemerintahannya antara tahun 1933-1935 tahapan New Deal adalah recovery dan relief  yang sering disebut dengan New Deal pertama. Sedangkan untuk pemerintahan yang kedau kalinya tahapan New Deal adalah reform  yang dikenal dengan New Deal kedua.
Istilah New Deal sendiri tercetus saat pidato penerimaan Roosevelt sebagai calon presiden dari partai demokrat, “I pledge you, I pledge my self to a new deal for America people”. Sejak awal Roosevelt memulai program New Dealnya Roosevelt selalu menekankan pada pemulihan pemulihan rasa percaya diri dan optimisme masyarakat amerika. Roosevelt memcoba memperbaiki rasa percaya diri masyarakat amerika terhadap pemerintah, setelah masyarakat menganggap pemerintah gagal dalam Hoover gagal untuk mengatasi depresi ekonomi. Saat itu sekitar 12 sampai 15 juta orang lebih kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran dan lebih ari 4.600 bank mengalami kebangkrutan dan tutup.



A.      Program New Deal I
Pada tanggal 9 Maret 1933 dikeluarkan Undang Undang Darurat Perbankan atau Emergency Bank Act untuk membuka kembali bank secara nasional setelah diliburkan pada 10 Maret 1933 bank telah melakukan berbagai transaksi penting. Pada saat pembukaan bank tersebut Roosevelt menegaskan bahwa pemerintah akan menjamin semua deposito masyarakat amerika yang berrnialai hingga 5.000 dollar. Pada saat yang bersamaan iapun meyakinkan kepada mayarakat untuk tetap meyinpan uangnya di bank karena usaha perbankan sudah mulai pulih dari depresi.
Pada 20 Maret 1933, pemerintah menerapkan Economy Act  atau Undang Undang Perekonomian yang digunakakn untuk memulihkan anggaran belanja negara dengan melakukan penghematan pengeluaran keuangan negraa dengan mlelakuakan pemotongan uang para anggota kongres sebanyak 100 dollar AS. Hal ini dilakukan utnk mengembangkan anggaran pengeluaran pemerintah supaya anggraan ekonomi dapat lebih diefisienkan.
Pada 31 Maret Civilian Conservation Corps Reforestation Relief Act dikeluarkan sebagai upaya membantu para pengangguran yang berusia muda dan atas Undang Undang ini dibentuklah CCC atau Civilian Conservation Corps, yang bertugas untuk memberikan pekerjaan berupa konserfasi alam di daerah pedalaman kepada pemuda yang tidak bekerja dengn kisaran usia 18-25 tahun agar mereka terhindar dari hal-hal negatif dan kriminalitas.
Pada tanggal 19 April 1933 diterapkan Gold Standats Abandonend Act yaitu peraturan yang menerapkan semuau kontrak rakyat dengan pemerintah yang erjumlah 20 dollar keatas akan dibayar dengan uang logam emas yang bertujuan untuk membantu perdagangan luar negeri dan menghentikan penggalian emas di Eropa. FERA atau Federal Emergency Relief Act dikeluarkan tanggal 12 Mei 1933 dan Federal Emergency Relief Administration kemudian terbentuk dibawah undang undang ini. Undang Undang ini mewariskan pembangunan proyek – proyek pekerjan umum untuk mempekerjakan penduduk di negara – negara bagian dan kota – kota di Amerika.
Dalam hal meningkatkan pendapatan pertanian mak pemerintahan Roosevelt dan New Dealnya mengeluarkan AAA atau Agricultural Adjustment Act pada 12 Mei 1933. Undang Undang ini bertujuan utnuk memberikan bantuan ekonomi kepada petani. Peraturan ini pada intinya berencana menaikan harga hasil panen dengan memberikan subsidi kepada petani. Selain itu pemerintah dapat menerapkan dan pemberlakuan kuota luas tanah yang boleh disewakan oleh para pemilik tanah pertanian agar hasil panen tidak membanjiri pasar.
Dalam bidang industri pemerintah mengeluarkan kebijakan pemulihan indusri yang dikenal sebagai National Industrial Recovery Act atau NIRA pada 1933. Program lain yang dibentuk oelh Roosevelt adalah Publict Work Administraton (PWA) dengan misi menyediakan lapangan pkerjaan dan merangsang perekonomian dengan cara memberikan dana untuk mendorong yang sudah,  baru dan akan berjalan. Sedangakan untuk mengatasi masalah sosial pada masyarakat Roosevelt pada 13 Juni 1933 mengeluarkan kebijakan Home Owners a Loan Coeperation (HOLC) yang memberikan bantuna kepada masyarakat untuk mendapatkan rumahnya kembali yang telah digadai akibat hutang yang disebabkan oleh deperesi ekonomi.
Secara keseluruhan New Deal pertama belum dapat berhasil meningktakan kemakmuran masyarakat dan mengeluarkan Amerika dari krisis karena pada saat itu angka pengangguran di amerika sangat tinggi.

B.       Program New Deal II
Salah satu bentuk pembaharuan dalan New Deal adalah keiginan dari presiden untuk menciptakan program lapangan pekerjaan dengan skala besar. Kemudian dibentuk Works Progres Administration (WPA) yang menekankan pada pemberian pekerjaan dari pada sedekan bagi para pengangguaran.
Roosevelt pada tahun 1935 membuat berb agai program diantaranya Rural Electrification Administratife (REA) untuk menyedaiakan listrik ke daerah – daerah pedalaman,  National Youth Administration (NYA) yang membantu murid –murid sekolah menengah dan mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan menmberikan mereka pekerjaan paruh waktu,  National Resources Planing Board untuk meyusun rancangan bagi pembangunan sumberdaya alam jangka panjang, Banking Act yang memperkuat kontrol dari Federal Reserve Board serta megurang kekuatan bank-bank suasta di pasar uang.
Roosevelt pada New Deal kedua ini juga mengeluarkan Social Security Act pada 1935, undang – undang ini memberikan jaminan atau tunjangan asuransi yang diberikan kepada pekerja ketika ia berhenti bekerja atau ketika usia mereka mencapai 65 tahunkeatas, selain itu juga membantu wanita-wanita yang orang tua tunggal dan orang – orang cacat. Selanjutnaya ada National Labor Relation Act yang menjmin hak pekerja untuk membentuk organisasi atau serikat pekerja.
Melalui program New Dealnya ini Roosevelt menciptakan program – program yang dapat menyerap tenaga kerja serta mengeluarkan berbagai undang  – undang untuk mengetur kembali jalannya sektor ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Hasil yang dicapai dari program New Deal adalah berhasil mengurangi penggangguran, berhasil membangun berbagai macam fasilitas, berhasil menaikkan pendapatan petani, dengan  NIRA kaum buruh mendapat pekerjaan dan perlindungan, dengan TVA masyarakat dapat menikmati listrik dengan harga yang relatif murah.

2.2    Penerapan Kebijakan New Deal di Indonesia
Presiden Franklin D. Roosevelt mengeluarkan kebijakan yang kita kenal dengan The New Deal Program. Inti pendapat Keyness adalah agar pemerintah mendukung pembangunan proyek-proyek kebutuhan sosial, pembangunan perumahan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah. Di bidang keuangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa penerbitan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan. Sejak itu, pemerintah AS mendelegasikan pengaturan ekonomi ke tangan pemerintah federal. Kebijakan New Deal ini lebih memfokuskan upaya untuk mengatasi permasalahan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perorangan, peningkatan pendidikan dasar dan peningkatan kesehatan dasar.
Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ketiga undang-undang itu berkenaan dengan industri keuangan yang diatur secara ketat oleh pemerintah federal. Misalnya, memisahkan antara kegiatan di perbankan dan pasar modal. Pertanyaan yang sama terulang kembali, yaitu apakah pemerintah perlu mengatur dengan ketat atau detail industri keuangan. Jawabannya adalah penerbitan undang-undang lembaga keuangan yang dikenal dengan Dodd-Frank Act, yang intinya membatasi keleluasaan industri keuangan untuk menjual produk keuangan dan/atau mengembangkan bisnis.
Indonesia meskipun sekarang ini diberitakan bahwa keuangan indonesia telah stabil namun jika dilihat pada realitanya harga sembako dipasaran masih belum stabil terlebih lagi menjelang hari –hari besar seperti Ramadhan. Hal ini akan berdampak pada harga barang – barang tersebut diapsaran yang akan  melambun tinggi namun sulit untuk ditemukan dipasaran.  Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia perlu mengadakan suatu trobosan baru dalam kaitannya untuk mengatasi masalah perekonomian di negara berkembang ini misalnya saja dapat dengan memberikan bantuan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan cara meningkatkan jumlah simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS serta tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.
Sistem perpajakan kita juga belum dapat menjangkau semua warga negara walau program intensif reformasi perpajakan (Pintar – Program Intensif Tax Reform) sudah dijalankan sejak Kabinet Indonesia Bersatu I. Penerimaan pajak negara mungkin bisa naik. Namun tampaknya kebijakan memberesi para penunggak pajak ini lebih didorong oleh motif persaingan politik ketimbang politik kebijakan murni.
Di sini, perlu diingat bahwa salah satu syarat pengaturan yang baik adalah dengan memperhatikan interaksi antar-tiga dimensi, yaitu ekonomi, politik, dan hukum, dalam proses pembentukan suatu institusi.
Konkretnya, bentuk pengaturan institusi harus meminimalkan pengaruh negatif dari pemerintah, pengaruh negatif dari industri keuangan, dan terakhir kesewenang-wenangan oleh institusi itu sendiri. Sebagaimana halnya dengan ajaran Hayek, bahwa intervensi pemerintah harus memenuhi disiplin tertentu, dalam membuat kebijakan pemerintah harus memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999, yaitu asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan dan proporsionalitas, profesionalitas, serta asas akuntabilitas.
Singkat kata, standar tertinggi yang dipakai untuk menilai kebijakan adalah kepentingan masyarakat. Hal itu perlu menjadi pemahaman manakala pemerintah dihadapkan pada kondisi harus membuat suatu kebijakan dalam situasi yang tidak normal atau keadaan krisis.
Ketika harga yang harus dibayar adalah kelambanan pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian daya serapnya terhadap tenaga kerja pun belum bertambah banyak, apakah kita akan terus menerus berputar pada pendekatan konvensional semacam itu. Seperti juga kita hanya menunggu sampai utang luar negeri lunas. Bukankah masalahnya tak boleh dibiarkan terlalu lama. Orang lapar dan menganggur tak bisa terlalu lama menunggu.
Reformasi ekonomi dan perbaikan iklim investasi merupakan langkah tepat dan harus dilakukan namun itu akan terlalu lama. Sekarang diperlukan langkah nonkonvensional agar tercapai new speed berupa percepatan pertumbuhan ekonomi. Langkah dimaksud bisa berupa kebijakan fiskal, insentif investasi dan masih banyak lagi. Persoalannya bagaimana apabila itu kemudian berbenturan dengan kepentingan menjaga stabilitas makroekonomi.
''New Deal'' adalah semacam stimulus baru bagi percepatan gerak perekonomian. Bagaimana pun kebijakan ekonomi tak bisa melompat-lompat dan tetap boleh ahistoris. Karena bagaimana pun pada masa lalu, terutama pada masa Orde Baru, telah diperoleh capaian-capaian yang tidak kecil dan berbagai variasi kebijakan. Jadi yang harus dilakukan adalah penambahan dan penyempurnaan. Atau menurut istilah Hal Hil ada semacam modifikasi. Sekali lagi bukan paradigma baru yang diperlukan.
Katakanlah sekarang orang ribut tentang perlunya revitalisasi sektor pertanian sebagai salah satu upaya menembus kebuntuan dan mempercepat pertumbuhan, sejak Pelita I hal itu sudah dinyatakan.  Bahkan bagaimana tahapannya mulai dari sektor pertanian yang tangguh sampai ke industri yang berbasis sektor pertanian sudah diniatkan. Sayang pelaksanaannya menyimpang dan tak terkontrol. Industri berkembang sendiri meninggalkan pertanian sementara sektor itu tak pernah disentuh oleh kebijakan efektif terutama dalam meningkatkan nilai tukar produk-produk pertanian.
Kita sependapat perlunya ''new deal'' dalam ekonomi karena bagaimana pun momentum baru diperlukan untuk memberikan energi dan kekuatan baru. Terlebih mengadapi persaingan global yang makin dirasakan sekarang ini. Daya saing internasional makin lemah sementara titik balik dalam perekonomian belum terjadi. Pada saat yang sama kita makin masuk dalam perangkap dan jebakan utang entah sampai kapan bisa teratasi. Pada dasarnya ''new deal'' ekonomi yang dimaksud adalah bagaimana mengembangkan kebijakan makro yang ekspansif, melalui kebijakan fiskal, moneter dan sebagainya. Sementara itu kita membutuhkan pemantapan secara kelembagaan, baik dalam ekonomi maupun politik.
New deal pada prinsipnya adalah langkah praktis Presiden Roosevelt untuk mengatasi depresi ekonomi berkepanjangan yang melanda Amerika Serikat.
Sementara New Deal yang dilontarkan oleh Presiden SBY, merujuk pada suatu terobosan, keluar dari pakem-pakem teoritis yang konvensional, bersifat janga pendek, dengan tetap fokus pada penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarajat akan kesehatan dan pendidikan. Presiden SBY mengharuskan adanya semacam targeted poverty reduction policy, targeted employment creation policy, targeted education policy, dan targeted healt improvement policy.
New Deal merupakan rencana aksi. Berkaca pada keberhasilan new deal yang digagas Roosevelt The Great Depression di tahun 1930-an. Poin terpenting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pembiayaan rencana aksi itu. Bagaimana cara pembiayaan program-program New Deal. Jawabannya adalah ada dalam expenditure policy, yaitu dimana program-program yang dianggal tidak perlu atau kurang mendesak agar ditunda untuk sementara waktu, sampai kondisi keuangan relatif membaik. New Deal mestilah lebih bersifat jangka pendek dan menengah yang lebih fokus, dan tentu dengan targeted action plan. Stabilitas plus growth, plus lapangan kerja, plus quality of life.
Beberapa kebijakan yang dicanangkan dalam program New Deal yang dapat diterapkan di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :
1)   Economy Act  atau Undang Undang Perekonomian
Dari undang – undang perekonomian ini seharusnya Indonesai dapat mempelajari dan menerapkannya dalam kebijakan perekonomian di negeri ini. Inti dari undang – undang ini adalah “melakukan penghematan pengeluaran keuangan negraa dengan mlelakuakan pemotongan uang para anggota kongres”. Dengan adanya pemotongan gaji yang diperolah dari para anggota pemerintahan maka dirasa akan dapat menambah anggran belanja indonesia. Atau singkatnya uang tersebut dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat. Misalnya saja pengembangan dalam sektor pendidikan yang akan lebih memberikan dampak yang besar bagii negeri ini dimasa yang akan datang, hal ini dikarenakan apabila seluruh anak-anakdi Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak maka mereka akan dapat mampu membangun negara ini dimasa yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan untuk menjadikan negara dengan segala kekayaan alammya ini menjadi negara maju. Tentunyay dengan SDM atau sumber daya manusia yang baik pula.
2)   Civilian Conservation Corps Reforestation Relief Act
Kebijakan ini “dikeluarkan sebagai upaya membantu para pengangguran yang berusia muda”. Dari sisni Indonesai dapat mencontoh dan menerapkannya di negeri sendiri. Karena kebijakan ini dirasa sangat bermanfaat. Jika dibandingkan dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini yaitu misalnya seperti pemberian BLT atau Bantuan Langsung Tunai, RASKIN atau Beras Miskin, dan masih banyak lagi kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang hampir semuanya berupa pemberian bantuan secara tunai entah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang. Menurut saya pribadi hal ini dirasa kurang efektif, Mengapa demikian ? Ini dikarenakan apabila kita memberikan bantuan kepada rakyat utamanya masyarakat kalangan menengah ke bawah berupa bantuan tunai kemungkinan untuk mereka menjadi berken=mbang lagi dalam hal ekomoninya akan sangat kecil. Karena bantuan tadi akan habis dan tidak akan di infestasikan dalam hal usaha atau apapun. Kebanyakan dari mereka akan membelanjakan uang tersebuat atau yang saya temui mereka malah menjual bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Selain ituu dalam hal penyalurannya pada masyarakat juga akan mengalami ketidakefektiffan dengan ditemui banyaknya masyarakat kalangan menegah keatas yang ikut-ikutan dalam penerimaan bantuan tersebut.
Apabila pemerintah menerapkan kebijakan ini yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi kalangan pemuda utamaya dalam hal ini dikarenakan pemuda utamanya, maka dirasa akan lebih efektif. Kita tidak lagi memberikan dalam bentuk tunai tapi dalam bentuk pemberian pekerjaan. Misalnya saja pekerjaan kaitannya dalam pembangunan di daerah-daerah atau pelosok desa, selain juga mengurangi penganguran juga dapat memperecepat pembangunan di daerah-daerah pelosok iindonesia yang selama ini sudah banya disiarkan diberbagai media elektronik bagimana keadaan pelosok daerah yang ada di indonesia. Begitu sangat memprihatinkan, hanya untuk mengambil air saja harus berjalan puluhan kilometer dan masih banyak lagi permasalahan yang ada di daerah-daerah pelosok
3)      Agricultural Adjustment Act
“Undang Undang ini bertujuan utnuk memberikan bantuan ekonomi kepada petani”. Undang – Undang ini juga dapat dijadikan contoh atau  dalam hal ini referensi bagi undang – undang pertanian yang ada di Indonesai. Dengan memberikan bantuan berupa sunsidi kepada petani maka dapat menaikan harga hasil. Selain itu pemerintah dapat menerapkan dan pemberlakuan kuota luas tanah yang boleh disewakan oleh para pemilik tanah pertanian agar hasil panen tidak membanjiri pasar. Dengan penerapan undang – undang ini maka akan sangat membantu para petani utamanya adalah para petani kecil.
4)      Tennessee Valley Authority (Otoritas Lembah Tennessee)
Merupakan program yang cukup memiliki kuasa untuk membangun perekonomian dan sosial masyarakat lembah Tennessee. Hal ini akan sangat membawa dampak yang sangat baik apabila diterapkan pada daerah-daerah di Indonesai yang dalam hal ini belum terjangkau oleh listrik. Tidak usah jauh – jauh, contohnya seperti di daerah Sillo Kabupaten Jember dan masih banyak lagi daerah –daerah yang ada di Indonesia utamanya adalah daerah –daerah pedalaman dan perbatasan yang sebagian besar belum terjangkau listrik. Dengan menerapkan program ini yaitu melaiu pemanfaatan lembah yang ada di suatu daerah selain dapat mengaliri kebutuhan listrik pada masyarakat juga dapat menghidupkan perekonomian di daerah tersebut.
5)      Publict Work Administraton (PWA)
“misi menyediakan lapangan pkerjaan dan merangsang perekonomian”. Sebenarnya program semacam ini sudah diterapkan dii Indonesia yaitu program KUR atau Kredit Usaha Rakyat yaitu berupa pemberian pinjaman kebada industri kecil dalam pendanaan produksi barangnya. Tapi terdapat sedikit perbedaan dengan salah satu program New Deal yang diterapkan di Amerika ini, yaitu tidak hanya memberikan bantuan pada industri masyarakat tapi juga menyediakan lapangan pekerjaan. Sebenarnya program KUR yang dicanangkan oleh penerintah Indonesia juga dapat merangsang lapangan pekerjaan baru. Namun jika dilihat pada faktanya hal ini belum begitu tersa dampakknya. Dikarenakan bentuk usahanya yang hanya usaha berskala kecil bahkan home industri, yang hanya dapat menampungsedikit tenaga kerja.

6)      Rural Electrification Administratife (REA)
“menyedaiakan listrik ke daerah – daerah pedalaman” Hampir sama dengan program TVA tadi, perbedaannya terletak pada Lembah Terresse, kebijakan TVA hanya berlaku pada kawasan lembah TVE, dengan penerapan program ini di Indonesia yaitu melalui peyediaan listrik ke daerah – daerah pedalaman akan sangat membantu dalam mengembangkan perekonomian dan keadaan sosial yang ada di suatu wilayah, wilayah tadi tidak akan terus menerus dibelenggu dengan kegelapan dar segala perkembangan yang sudah terjaid pada daerah – daerah pada umumnya.
7)      National Youth Administration (NYA)
Membantu murid –murid sekolah menengah dan mahasiswa untuk dapat melanjutkan pendidikan mereka dengan menmberikan mereka pekerjaan paruh waktu. Program ini mungkin belum mahkan tidak dibicarakan oleh pemerintah pendidikan kaitannya dalam menangani masalah pendidikan yang ada di Indonesia, bantuan – bantuan yang diberikan kepada para siswa atau mahasiswa yang ditemukan sekarang ini adalah berupap beasiswa tunai yang diberikan pada siswa yang berprestasi maupun pada siswa yang termasuk golongan siswa tidak mampu. Namun belum pernah saya dengar pemerintah mencanagkan bantuan pada siswa untuk dapat melanjutkan studinya berupa pemberian kerja paruh waktu, hal ini selain akan membantu dalam pemenuhan kebuthan sekolahnya juga akan mendidik siswa untuk dapat bekerja keras dalam memenuhi kehidupannya, dan akan memberikan pelajaran kehidupan pada siswa tadi betapa sangat berharganya hal yang mereka jalani. Ini juga akan dapat menanamkan karakter yang disiplin dan jiwa pekerja keras dalam diri siswa tersebut.
8)      National Resources Planing Board
Meyusun rancangan bagi pembangunan sumberdaya alam jangka panjang. Program ini apabila diterapkan di Indonesia maka akan dapat mengorganisir pembangunan sumber daya alam yang ada diIndonesia. Seperti yang bisa kita temui di lapangan sebagian besar sumber aya alam Indonesia itu dikelola oleh pihak asing dengan hampir seluruh keuntungan yang akan masuk dalam kantung negara asing tersebut dan rakyat Indnesia hanya dijadikan sebagai buruh dari suatu pabrik tersebut. Melauli penerapan program ini maka akan dapat mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia.
9)      Social Security Act
Undang – undang ini memberikan jaminan atau tunjangan asuransi yang diberikan kepada pekerja ketika ia berhenti bekerja atau ketika usia mereka mencapai 65 tahunkeatas, selain itu juga membantu wanita-wanita yang orang tua tunggal dan orang – orang cacat.
Untuk pemberian jaminan pada karyawan yang telah berusia diatas 65 tahun sebenarny asudah diterapkan di ndonesai atau yangbiasa kita kenal dengan Uang Pensiun, yang diberikan pada karyawan yang sudah pensiun dengan batasan usia kurang kebih 65 tahun, sedangkan untuk membantu wanita – wanita yang merupakan orang tua tunggal atau dalam hal ini biasa disebut dengan Janda dan bantuan kepada orang cacat.
10)  National Labor Relation Act
Menjamin hak pekerja untuk membentuk organisasi atau serikat pekerja. Kiranya program semacam ini sudah diterapkan di Indonesia, sejalan dengan adanya organisasi buruh yang setispp tahunnya menuntut kejelasan nasibnya pada pemerintah.


BAB 3. PENUTUP


3.1 Kesimpulan
Kebijakan New Deal yang diterapkan oleh Presiden Roosevelt untuk mengatasi depresi ekonomi berkepanjangan yang melanda Amerika Serikat  lebih memfokuskan upaya untuk mengatasi permasalahan penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan perorangan, peningkatan pendidikan dasar dan peningkatan kesehatan dasar.
Memang dalam pemerintahan Presiden Susilo Bammang Yudhoyono tahun 2004-2009 beliau mengagas New Deal yang berkiblat pada kebijakan  Roosevelt, tapi menurut saya penerapannya masih belum maksimal. Memang selamai ini dijelaskan bahwa perekonomian indonesia sekarang sudah mulai membaik. Namun masih banyak lagi masyarakat Indonesia yang hidup sedikit diatas garis kemiskinan. Selain itu juga kurangnya pengoptimalan Sumberdaya Alam yang melimpah dari wilayah Indonesia yang akhirna membuat negara ini masih tetap pada predikat negara berkembangnya. Sumber daya manusia yang unggul menjadi salah satu kendala. Ini sudah digagas oleh presien Susilo Bambang Yudhiyono melalui program penerimaan beasiswa Bidikmisi yang memiliki misi untuk “memutus mata rantai kemiskinan”. Yang masih menjadi kendala adalah kurangnyya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah maupun perusahaan baik swasta pada anak0anak muda ini, sehingga banyak kasus ditemui mereka bekerja pada perusahaan asing. Alangkah lebih baiknya lagi apabila mereka dapat bekerja memajukan negaranya sendiri.
Dari kebijakan New Deal yang diterapkan di Amereika sekitar tahun 1933-an akan sangat membantu dalam pengoptimalan berbagia sektor yang dimiliki oleh Indonesai apabila diterapkan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi di negeri ini.


DAFTAR PUSTAKA


1.        Francis Whitney, ed. Keith W. Olsen. 2005. Garis Besar Sejarah Amerika Serikat. Biro Program Informasi Internasional Departemen Luar Negeri A.S.
2.        Ningsih Yuniah. 2008. Program New Deal (Usaha Perbaikan Kondisi Ekonomi Amerika Serikat Tahun 1920-1930-an). FIB Universitas Indonesia
3.        Kebijakan New2 Deal Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Pdf.

4 komentar:
Langganan: Postingan (Atom)