Pages

Mei 02, 2015

STRUKTUR MASYARAKAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA



(Disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Australia &  Oceania)
Dosen Pengampu mata kuliah Dr. Sumadri, M.Hum








PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015
 



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Australia negara yang merupakan negara Commonwealth of Australia. Australia, atau lebih tepatnya Persemakmuran Australia adalah sebuah Negara dibelahan selatan yang terdiri dari daratan utamaya itu benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua yang bertetanggaan dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini, di sebelah utara bertetanggaan dengan kepulauan Solomon, Vanuatu, di timur laut dengan Kaledonia Baru, dan di tenggara dengan Selandia Baru.[1]
Keputusan konvensi federal kedua (1897-1898) yang kemudian disetuji oleh rakyat lewat referendum kedua yang diselenggarakan di seluruhkoloni (1899) tentang konstitusi Commonwealth of Australia, akhirnya, endapat pengesahan dari pemerintah Inggris dalam bulan Juli 1900. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti oleh proklamasi Ratu pada 17 Sepetember 1900 selanjutnya dituangkan dalam Australian Commonwealth Act yang berisibah warakyat di enam koloni di Australia akan bergabung dalam suatu federasi yang bernama Commonwealth of Australia (Persemakmuaran Australia) yang akan efektif sejak tanggal 1 Januari 1901.
Commonwealth of Australia terdiri dari enam Negara bagian (state). Sebagai manatelah diuraikan diatas, konvensi federal tahun 1897 memilih system pemerintah yang mirip dengan Amerika Serikat. Kekuasaan mana yang diserahkan kepada pemerintah sentral (federal) ditetapkan secara tegas, dan sisanya berada pada Negara bagian atau state. Dengan demikian, di Australia terdapat dua susunan pemerintahan, yaitu Pemerintah Sentral atau Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian.
Pelaksanaan pemerintahan di Australia menganut system birokrasi liberal parlementer. Artinya pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemauanrakyat. Negara menjamin kebutuhan pribadi setiap warganegara dalam hal memilih dan menganut keyakinan agama, memilih lapangan pekerjaan dan menjamin hak sipil mereka. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1)      Bagaimana gelombang migrasi Australia ?
2)      Bagaimana keanekaragaman masyarakat Australia ?
3)      Bagaimana bentuk system pemerintahan negara Australia ?
4)      Bagaimana keterkaitan antara pemerintahan pusat (pemerintahan federasi) dan pemerintahan Negara bagian ?
5)      Bagaimana partai politik Australia ?

1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalaah :
1)      Untuk mengetahui dan memahami  gelombang migrasi Australia
2)      Untuk mengetahui dan memahami keanekaragaman masyarakat Australia
3)      Untuk mengetahui dan memahami bentuk system pemerintahan negara Australia
4)      Untuk mengetahui dan memahami keterkaitan antara pemerintahan pusat (pemerintahan federasi) dan pemerintahan Negara bagian
5)      Untuk mengetahui dan memahami  partai politik Australia


BAB 2. PEMBAHASAN

2.1    Gelombang  Migrasi Australia
Dalam sejarah Australia, ada tiga gelombang utama migrasi yang pengaruhnya nampak dan terasa dalam masyarakat Australia sekarang. Pertama, migrasi penduduk asli yang diperkirakan memasuki Australia paling sedikit dalam dua gelombang dengan selang waktu yang cukup lama. Kedua, migrasi yang dimulai di Sidney Cove. Gelombang ini didominasi oleh orang-orang dari Inggris, yang disekitar tahun 1850 sudah melebihi jumlah penduduk asli. Ketiga adalah migrasi  yang mulai pada bagian akhir tahun 1940-an.[2]
Gelombang migrasi ke Australia dimulai oleh masyarakat yang kemudian dikenal sebagai penduduk asli gelombang ini sudah mulai paling sedikit 30.000 tahun sebelum kehadiran orang-orang Eropa. Sebagaimana telah diutarakan di muka, mungkin mereka datang dari India melalui Semenanjung Malaya serta kepulauan Indonesia memasuki daratan Australia.diduga sebagian memasuki Australia lewat pantai barat laut, dan yang lain melalui Semenanjung York dan teluk carpentaria. Beberapa sejarawan meyakini bahwa penduduk asli Tasmania datang melalui rute yang lain, melalui samudra pasifik.[3]
Tidak dapat dikeytahui secara jumlah penduduk asli ketika rombongan pertama kolonis kulit putih tiba. Diduga, pada saat itu jumlah mereka sekitar 300.000 orang. Merekaa terdiri dari ratusan suku yang masing-masing dengan bahasa dan dialek sendiri. Corak kehidupan mereka masih taraf berburu dan mengumpulkan makanan (food gathering). Mereka belum mengenal pertanian. Dalam masyarakat tidak dikenal adanya kelas, baik dilihat berdasarkan kelahiran maupun kesejahteraan. Semua dan milik apa saja dibagi rata di antara anggota suku. Juga mereka tidak mengenal pemilihan pemimpin, juga pemimpin berdasarkan keturunan. Anggota suku sangat memperhatikan nasehat orang yang lebih tua.
Karena terdesak oleh pendatang kulit putih, penduduk asli berusaha melakukan perlawanan. Namun kondisi peralatan dan persenjataan yang dimiliki oleh penduduk asli tidak seimbang dengan apa yang digunakan oleh pendatang baru. Akhirnya penduduk asli terdesak ke daerah pedalaman, dan daerah yang tadinya mereka tempati, diduduki oleh masyarakat berkulit putih. Dalam hubungannya dengan penduduk asli, awal sejarah Australia dinodai olej cedrita-cerita kekejaman imigran-imigran dari Eropa, misalnya pembunuh besar-besaran yang terjadi di Myall Creek dan Pinjarra. Episode yang paling buruk adalah tentang musnahnya penduduk asli Tasmania. Dalam dua dekade permulaan pendudukan oleh imigran dari Eropa saja, sudah hampir semua penduduk asli Tasmania mati, baik karena dibunuh mauoun karena penyakit. Pada tahun 1838 hanya tinggal 80 orang yang masih hidup. Penduduk asli Tasmania yang terakhir adalah seorang perempuan, bernama Triuganini, meninggal pada tahun 1876 (Bereson dan Rosenblat, 1979).
Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk asli Australia, amat banyak. Mereka menderita kesulitan ekonomi dan perlakuan diskriminatif. Mereka yang tinggal di kota-kota, terpaksa puas dengan gubuk-gubuk kecil dalam lingkungan pemukiman yang miskin dan jorok. Di teritori Utara (Northern Territory), angka kematian penduduk asli sering diabaikan oleh masyarakat kulit putih.
Beberapa tahun terakhir ini, kenaikan jumlah penduduk asli serta dukungan beberapa orang kulit putih, telah menyebabkan tuntutan atas hak-hak mereka semakin nyaring, baik tuntutan yang dihitung dalam pelaksanaan sensus penduduk. Jumlah penduduk asli menurut sensus tahun 1976 adalah 144.381 orang, dengan rincian 72.824 pria dan 71.557 wanita (Hagger, 1983). Namun dengan perkembangan yang begitu lambat , kiranya cukup beralasan kalau dikatakan bahwa masih sangat jauh jalan yang harus ditempuh sebelum sampai pada titik persamaan sebagai warga negara, justru di negeri di mana merekalah penduduk pertama.
Gelombang kedua migrasi ke Australia berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 1788, saat rombongan pertama dari Inggris tiba, dan tahun 1945, saat berakhirnya Perang Dunia II. Sampai tahun 1820, jumlah imigran bebas di Australia masih sangat sedikit. Pertambahan jumlah penduduk kulit putih sangat sedikit.[4] Pertambahan jumlah penduduk kulit putih sangat lambat. Deapan dari sepuluh narapidana yang ditransportasika ke Australia, adalah laki-laki. Tentara yang bertugas menjaga keamanan pada umumnya tidak bersama keluarganya ; karena itu pertambahan penduduk secara ilmiah sangat kecil. Dalam kaitannya dengan ini, Pope (1982) menyatakan bahwa satu dari skema besar yang menyelimuti Sejarah Australia adalah keinginan untuk mengisi benua itu dengan penduduk. Hanya sdengan jumlah penduduk yang memadai, Australia dapat melaksanakan pembangunannya dengan baik.
Untuk mengatasi kesulitan itu, pada tahun 1830-an pemerintah Inggris melancarkan program memberi bantuan kepada orang-orang yang mau bermigrasi ke Australia. Program ini terkenal dengan sebutan  assisted immigration yang berlangsung terus sampi masa-masa sesudah terbentuknya Common wealth of Australia (Pope, 1982). Wanita dalam kelompok usia 15-30 tahun, yang mau bermigrasi ke Australia diberi bantuan ; demikian juga para pedagang dan orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu. Dalam tahun 1835 diperkenalkan Bounty System. Menurut sistem ini, para kolonis diminta memilih kualifikasi imigran tertentu untuk didatangkan dan bekerja pada mereka. Kepada kolonis itu diberikan hadiah untuk setiap imigran ke Australia adalah rencana yang disarankan oleh Edward Gibbon Wakefield.
Berbagai program imigrasi ini nampaknya cukup berhasil , sehingga pada tahun 1840-an jumlah free settlers sudah melebihi jumlah narapidana. Pada tahun 1850 jumlah penduduk Australia sudah hampir mencapai setengah juta. Ketika disekitar tahun itu sebagian besar koloni menolak transportasi narapidana, nampaknya masalah tenaga kerja di daerah sempit yang sudah diduduki, tidak terlalu merisaukan lagi.
Antara tahun 1861 dan tahun 1890 migrasi ke Australia masih relatif tinggi. Tekanan diutamakan memasukkan wanita, seluruh keluarga, dan pekerja-pekerja trampil. Dalam tahun 1870-an minat orang-ornag dari Inggris untuk bermigrasi ke Australia agak bertambah. Hal ini terutama karena makin pendeknya jarak pelayaran akibat pembukaan Terusan Suez, dan juga karena makin baiknya hubungan telekomunikasi sejalan dengan selesainya sambungan telegraf antara Australia dengan Inggris dalam tahun 1872.
Setelah Perang Dunia I pada tahun 1919, nampak adanya peningkatan minat bermigrasi ke Australia lagi, karena pada saat itu Amerika Serikat menutup pintunya bagi migrasi besar-besaran. Antara tahun 1921 dan 1930, sekitar tahun 300.000 imigran masuk ke Australia ; dua pertiganya bermigrasi dengan bantuan, dan sisanya tanpa bantuan. Namun dalam tahun 1930-an terjadi lagi penurunan migrasi karena terjadinya depresi ekonomi yang melanda dunia pada waktu itu. Jumlah orang yang keluar dari Australia pada waktu itu, justru lebih besar dari jumlah yang masuk. Pertambahan penduduk secara alamiah juga terhambat. Walaupun sesudah depresi ekonomi dilewati pertambahan penduduk mulai bergerak lagi, selama Perang Dunia II (1939-1945) arus imigran terputus lagi.
Arus imigran yang dihasilkan oleh kebujaksanaan tahun 1940-an inilah yang dikategorikan gelombang ketiga. Walaupun pemerintah memprogramkan agar imigran yang masuk itu sebanyak mungkin berasal dari Inggris, namun dalam gelombang ini Ustralia menerima arus imigran yang berasala dari luar Inggris. Mereka terutama berasal dari daratan Eropa dan daerah sekitar Laut Tengah.[5] Dengan menandatangani persetujuan dengan Internasional Refugee Organization, untuk pertama kali sejarah Australia ditandai oleh usaha menggalakkan imigran non Inggris secara besar-besaran. Hasilnya adalah, bahwa seperempat penduduk Australia sekarang terdiri dari ornag-orang yang berlatar belakang non Inggris. Jumlah terbesar secara berturut-turut berasal dari Italia, Yunani, Yugoslavia, Bealanda, Jerman, Polandia, Libanon, Austria, Hongaria,dan Malta.


2.2    Keanekaragaman Masyarakat Australia
Struktur dan keanekaragaman masyarakat Australia terdiri dari penduduk asli (yang terdiri dari suku-suku asli, seperti Aborigin), kolonis (pendatang) dari Eropa dan Asia. Adapun struktur daan keanekaragaman para imigran tersebut adalah sebagai berikut[6] :
a.     Penduduk Asli (imigran Awal).
Penduduk asli terdiri dari orang-orang Aborigin sebagai imigran awal yang menghuni benua Australia. Struktur masyrakat penduduk Aborigin terdiri dari suku-suku yang di kepalai oleh seorang Kepala suku.
b.    Kolonis dan pendatang (imigran ke-dua)
1)        Inggris
Inggris adalah bangsa pertama yang mendirikan dan mebanun kolon-koloni di Australia. Dan struktur masyarakat di koloni tersebut terdiri dari: Narapidana, Orang-orang bebas, pemerintah Australia yang mewakili Inggris.
Kemudian setelah cinvict system berakhir, pemerintah Inggris membantu imigrasi ke Australia dengan maksud membangun koloni-koloninya dibenua itu, sambil mengurangi kepadatan penduduk serta masalah-masalah sosial di Inggris akibat pertambahan penduduk yang amat besar serta ekses revolusi Industri. Pusat-pusat industri dijejali orang-orang yang terpaksa pergi meninggalksn desanya. Mereka menjadi orang pencari-pencari pekerjaan, yang kalau dapat mereka di gaji sangat rendah. Bagi mereka yang tetap tingggal didesanya terpksa menerima gaji amat rendah sebagai buruh di ladang milik para tuan tanah. Bagi penduduk yang tidak tahan dengan keadaan seperti ini, mereka sangat mengharapakan mendapatkan kesempatan untuk beremigrasi, maka dari itu pemerintah memberikan subsidi bagi orang-orang yang bersedia beremigrasi, terutama ke daerah baru yaitu Australia. Para emigran yang sudah tinggal di daerah baru tersebut masih hidup menurut pola lama, yaitu pola ketika mereka belum beremigrasi dan masih tinggal di Inggris. Maka dari itu pikiran-pikiran, adat kebiasaan, dan pandangan hidup bangsa Australia, banyak yang berasal dari Inggris.
2)    Orang Irlandia
Sampai di Australia pada abad 19, mereka mayoritas beragama katolik. Datang ke Australi mencari kebebasan beragama. Pada perkembangannya angka imigran Irlandia meningkat secara drastis dan banyak imigran Irlandia yang menjadi tokoh gerakan nasional Australia.
3)    Orang Jerman dan Italia
Orang Jerman mendirikan komunitas di koloni Victoria, New South Wales dan terutama di Queensland. Sedangkan orang Italia mempelopori pembukaan pemukiman di New South Wales pada tahun 1860. para imigran Itali bermata pencarian sebagai petani dan perkebunan. Sampai saat ini keturunan Itali menduduki tempat terting dari jumblah masyarakat Australia.
4)    Orang Yunani.
Kedatangan orang-orang Yunani di Australia di fasilitasi oleh pemerintah New South Wales (NSW) dengan diberi tiket grartis untuk datang ke Australia. Dan orang Australia tersebut bekerja di perkebuna Anggur keluarga Mac Arthur di Camden NSW. Dalam tahun 1981 jumblah orang Australia keturunan Yunani mencapai 146.625 jiwa.
5)    Orang Yahudi
Kedatangan imigran dari Yahudi ke Asutralia, karena melarikan diri dari pengejaran dan penyiksaan oleh Nazi (Jerman)
6)    Orang- orang Balkan, Eropa Timur dan Sekitar Laut Tengah.
Orang – orang tersebut datang ke Australia menandai berrakhirnya dominasi Inggris. Gelombang ini berisi unsur-unsur campuran yang sanang besar pengaruhnya terhadap perkembana sejarah Australia. Ketika perang dunia II terjadi pada tahun (1930an- 1940an) terjadi perpidahan penduduk Eropa secara besar-besaran keluar Eropa. Pemeritah Australia menyokong orang-orang Eropa tersebut, khususnya non Inggris. Tahun 1940an – 1950an Autralia menerima ratusan ribu orang yang tidak punya tempat tinggal di Eropa.
7)    Orang – orang Timur Tengah (Turki dan Lebanon), dan China
Orang timur tengah datang ke australia pada tahun 1970an. Sedangkan otang-orang Cina datang ke Australia (koloni Victoria) tahun 1959 sudah mencapai 42 ribu jiwa. Mereka bekerja di pertambangan-pertambanan emas. Pada perkembanannya orang Cina menimbulkan masalah, karena ingin menguras habis tambang di Austrlia, juga timbul masalah budaya dan masalah sosial, karena pernah terjadi beberapa kali kerusuhan didaerah tamban emas di Victori. Orang-orng cina menjadi sasaran kekerasan tersebut.
Upaya pemerintah Australia untuk mengatasi masalah orang-orang China, yaitu dengan membuat UU pembatasan imigrasi China. Dalam tahun 1880-1888 di lakukan konvrensi antar koloni dimana konfrensi tersebut memutuskan bahwa semua koloni mengeluarkan UU koloni dengan tujuan mencegah terlalu banyaknya imigran orang non kulit putih, karena menimbulkan masalah.
c.     Kolonis dan Pendatang (imigran gelombang ke-3)
Pada tahun 1940 pemerintah Australia memprogemkan agar imigran yang masuk ke Australia sebanyak mungkin, khususnya dari Inggris. Namun dalam gelombang ketiga ini Australia menerima imigran dari luar Inggris. Mereka masuk dari daratan Eropa dan daerah sekitar Laut Tengah (Siboro, 1989: 147-152)

2.3    Sistem Pemerintahan Negara Australia
2.3.1   Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Federasi
Commonwealth of Australia terdiri dari enam ngara bagian (state). Kekuasaan mana yang diserahkan kepada pemerintah sentral (federal) ditetapkan secara tegas, dan sisanya berada pada negara bagian atau state. Dengan demikian, di Australia terdapat dua susunan pemerintahan, yaitu Pemerintah Sentral atau Pemerintah Federal, dan Pemerintah Negara Bagian.[7]
Sistem pemerintahan federal dalam garis besar dapat dideskripsikan sebagai berikut[8]:
1.      Commonwealth of Australia didasarkan pada konstitusi tertulis yang hanya bisa diubah melelui referendum.
2.      Kepala negara, yang resminya memegang kedaulatan atas Australia, adalah Gubernur Jendral sebagai wakil raja / ratu Inggris. Dalam praktek pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh Perdana Mentri (Prime minister).
3.      Parlemen terdiri dari dua badan. Senate dan House of Representatives. Senat merupakan wakil negara-negara bagian. Tiap negara bagian mengirimkan jumlah yang sama. Semula tiap negara bagian mengirimkan 6 orang, akan tetapi kemudian jumlah ini ditingkatkan menjadi 10 orang. Northern Territory dan Australian Capital Territory, masing-masing mengirimkan dua orang wakil, sehingga jumlah anggota Senat seluruhnya menjadi 64 orang. Biasanya setengah dari anggota Senate dipilih sekali 3 tahun. House of Representatives merupakan wakil dari seluruh rakyat. Jumlah wakil dari tiap negara bagian tidak sama, karena tergantung pada jumlah penduduk di negara bagian masing-masing. Jumlah anggota House of Representatives dewasa ini adalah 124 orang. Melihat namanya, Senate dan House of Representatives, susunan parlemen Commonwealth of Australia ini diilhami oleh sistem yang berlaku di Amerika Serikat.
4.      Untuk memimpin pemerintahan, Gubernur Jendral mengundang orang yang secara mayoritas mendapat dukungan dari House of Representatives, untuk diangkat menjadi Perdana Mentri.
5.      Perdana Menteri, yang harus seorang anggota House of Representatives, memilih mentri-mentri yang juga harus anggota House of Representatives atau Senate. Perdana Menteri dan kabinet yang dipimpinnya berkuasa selama mendapat dukungan mayoritas dari House of Representatives.
6.      Perdana Menteri dan Kabinet menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari, membuat keputusan politik dan melaksanakannya, dan juga mempersiapkan rancangan UU untuk diajukan kepada parlemen.
7.      Suatu rancangan UU harus didiskusikan oleh Senate dan House of Representatives. Suatu UU harus disetujui oleh kedua badan parlemen tersebut dan ditandatangani oleh Gubernur Jendral.
8.      Gubernur Jendral berhak memberhentikan Perdana Merntri walaupun masih mendapat dukungan mayoritas dan House of Representatives, lalu mengangkat Perdana Mentri yang baru. Hal seperti itu jarang terjadi.
Dari sejak terbentuknya Commonwealth of Australia, sudah ditetapkan bidang-bidang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah federal antara lain[9]:
1.         pertahanan, yang meliputi pemeliharaan dan pembinaan angkatan perang,
2.         perpajakan, yang meliputi pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan bea cukai,
3.         urusan luar negeri, yang meliputi pengiriman perwakilan di luar negeri, penendatanganan perjanjian dan perdamaian dengan negara lain, serta pernyataan perang,
4.         perdagangan luar negeri, yang meliputi ekspor dan impor, bea cukai,
5.         komunikasi,  yang meliputi pos dan telegraf,
6.         imigrasi, yang meliputi kebijaksanaan dan bantuan bantuan imigrasi,
7.         transportasi, yang meliputi penerbangan, pelayaran, jalan-jalan dan rel kereta api nasional,
8.         pendidikan, meliputi pendidikan tinggi dan bantuan untuk sekolah-sekolah,
9.         pembangunan, khususnya proyek-proyek nasional,
10.     hal-hal yang berkaitan dengan Antartica.

2.3.2   Pemerintahan Negara Bagian
Pemerintahan di negara bagian, nampaknya disusun meniru sistem yang berlaku di Inggris[10]:
1.      Tiap negara bagian dikepalai oleh Gubernur yang mewakili Gubernur Jendral,
2.      Parlemen di negara-negara bagian terdiri dari dua badan, kecuali di Queesland yang sejak tahun 1922 hanya terdiri dari satu badan dan disebut Legislative Assembly. Nama kedua badan parlemen tersebut tidak sama untuk seluruh negara bagian.
3.      Kepala pemerintahan di negara bagian disebut Primer yang dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan Perdana Menteri.
Bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintahan negara bagian cukup banyak, antara lain[11]:
1.      Pendidikan, meliputi pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan guru,
2.      Pembinaan hukum dan ketertiban masyarakat,
3.      Pembangunan, yang meliputi penjualan tanah dan proyek-proyek bangunan,
4.      Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup,
5.      Penyediaan jasa kepala masyarakat, seperti listrik, gas, air, dan sanitari,
6.      Perumahan rakyat,
7.      Kesehatan, termasuk penyediaan rumah sakit dan perawatan,
8.      Transportasi lokal.
2.3.3   Pemerintahan Lokal
Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di  Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing.[12]
Beberapa badan pemerintah lokal bertanggung jawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggungjawab pemerintah lokal secara khusus meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.

2.4    Keterkaitan antara pemerintah pusat atau pemerintahan dan pemerintahan Negara bagian     
Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.[13]
Parlemen Negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi Negara bagian. Hukum federal mengalahkan hokum Negara bagian  yang tidak selaras dengannya. 
Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan bekerjasama dalam banyak bidang di mana Negara bagian dan teritori secara resmi bertanggung jawab, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal, dan debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses kepenerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak permanen politik Australia. Lembaga pemerintah daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat Negara bagian dan teritori. Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan dan menerapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerjasama antar tiga tingkat pemerintahan : nasional, negarabagian atau teritori, dan daerah. Sasarannya mencakup penanganan isu besar dengan kerjasama dalam reformasi structural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasar tunggal nasional. 
COAG terdiri dari perdana menteri, perdana menteri Negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia.  Selainitu, dewan menteri (terdiri dari menteri nasional, Negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini) bertemu secara teratur untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di bidang-bidang kebijakan khusus.

2.5    Partai Politik Australia
Di Australia hanya ada tiga partai utama, yaitu Partai Buruh Australia (Australian Labor Party), Partai Liberal (Liberal Party), dan Partai Country (Country Party). Partai Liberal dan Partai Country biasanya sering mendukung dan bergabung atau berkoalisi menghadapi Partai Buruh, karena itu dalam berbagai literatur, keduanya disebut Non-Labor atau Non-Labor Coalition.[14]
Ketiga partai menitikberatkan dukungannya pada sistem pemerintahan parlementer yang didasarkan pada pemilihan biasa secara rahasia. Berkaitan dengan usaha masing-masing untuk memperoleh kekuasaan, kedua pihak, Partai Buruh dan koalisi Liberal-Country, sering menuduh pihak lain berbuat di luar sistem parlementer untuk mencapai tujuannya.
a.    Partai Buruh Australia (Australian Labor Party),
Sebelum tahun 1890-an, para pekerja di Australia berpikir bahwa mereka dapat meningkatkan kehidupan dan kondisi kerja mereka melalui organisasi-organisasi serikat kerja (Trade Union). Namun ternyata anggapan mereka itu keliru. Partai-partai politik pada waktu itu terutama mewakili kepentingan para majikan, dan dapat menggunakan parlemen melawan tuntutan-tuntutan para pekerja dan memecahkan kekuatan serikat-sekerja. Sadar akan pengalamannya ini, para pemimpin pekerja memutuskan untuk mendirikan partai politik yang dapat memperjuangkan nasib mereka di parlemen. Mereka lalu mendirikan Partai Buruh dalam tahun 1891. Sejak berdirinya sampai sekarang, Partai Buruh memandang dirinya sebagai partai yang mewakili kepentingan para pekerja di Australia, terutama dalam memperjuangkan upah dan jam kerja.
Ideologi partai buruh terdapat  dalam mukadimah dari tujuan partai, yang dirumuskan dalam konferensi Nasional 1981. Konferensi ini menetapkan bahwa partai burh mengambil ideologi Sosialisme Demokratis, dalam pengertian beberapa prinsip sosialisme dikehendaki dan hal itu hanya dapt diperoleh dengan melaksanakan proses-proses parlementer yang demokratis.[15]
Struktur partai buruh terdiri atas dua tingkat yaitu tingkatan nasional dan tingkatan negara bagian. Struktur nasionalnya memperlihatkan karakteristik partai yang bersifat sentralistis, atau lebih besar karakter nasionalnya. Otonomi yang dimilikii diberbagai cabang negara bagian berbeda dengan berbeda satu sam alin. Cabang-cabang di negara-negara bagian hampir tidak mempunyai otonomi. Badan pembuat keputusan tertinggi dalam partai buruh adalah Konferensi Nasional.[16]
b.    Partai Liberal (Liberal Party),
Partai Liberal dibentuk dalam tahun 1910 dari partai-partai politik lama di Australia yang mendukung sistem perusahaan perseorangan atau swasta. Partai-partai politik lama ini mewakili kepentingan kaum industrialis, bankir, dan pengusaha-pengusaha tambang. Sampai sekarang partai liberal tetap pada prinsip yang fundamental itu. Partai liberal didukung oleh banyak usahawan, baik usahawan besar maupun kecil. Sekalipun demikian, Partai Liberal memandang dirinya sebagai partai yang mewakili kepentingan rakyat luas Australia. Secara umum Partai Liberal menentang penguasaan pemerintah atas industri-industri dan sumber-sumber kesejahteraan lainnya.
Tujuan-tujuan yang igin dicapai partai liberal diantaranya adalah sebagai berikut[17] :
1)    Sebuah parlemen mengawasi Eksekutif dan UU mengawasi semua.
2)    Independensi badan peradilan.
3)    Kebebasan berbicara, beragama dan berserikat.
4)    Kebebasan warganegara untuk memilih cara hidup dan kehidupannya tetapi menjadi subjek hak-hak orang lainnya.
5)    Melindungi rakyat dari eksploitasi.
6)    Mengutamakan dorongan kepada prakarsa individu dan perusahaan ebagai kekuatan dinamis bagi perkembangan.
7)    Mengembangkan seluas-luasnya sebuah semangat kebangsaan di Australia.
Struktur organisasi inisangat sederhana. Hierarki tertinggi dalam organisasi ini adalah Dewan Federal, yang keanggotaannya mencerminkan struktur federalisme. Masing-masing negara bagian mengirim delapan delegasi dengan persyaratan harus terdapat satu adari organisasi wanitaliberal, satiu dari organisasi pemuda liberal, dan tidak lebih dari tiga anggota parlemn. Pemisahan antara anggota parlemn dan organisasi ditekankan oleh aturan bahwa anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu didalam organisasi dan anggota parlemen tidak boleh menjadi prioritas dalam dewan federal.[18]
Dukungan bagi Partai Liberal terdapat dikalangan industriawan dan pengusaha diwilayah perkotaan. Dalam hal agama, terdapat kecenderungan bahwa pemeluk protestan terutama aliran Presbyterian merupakan pendukung gkuat partai Liberal.
c.    Partai Country (Country Party).
Partai Country terbentuk dalam tahun 1919 untuk mewakili para petani dan orang-orang Australia yang merasa belum terwakili dalam parlemen. Partai ini didirikan oleh para petani dan peternak. Motif pendiriannya antara lain adalah untuk memperjuangkan kepentingan kaum petani dan peternak yang menganggap bahwa bidang mereka merupakan dasar kemakmuran Australia. Para petani dan peternak itu kadang-kadang melihat bahwa partai Liberal tidak konssekkuen menghadapi Partai Buruh. Pertentangan dengan Partai Buruh ini merupakan tali pengikat kerjasama antara Partai Liberal dengan Partai Country. Sering kali dukungan Partai Country inilah penentu kemenangan Partai Liberal terhadap Partai Buruh dalam pemilihan Umum di Australia.
Ideologi partai ini mencerminkan seruan moral kaum tani pedesaan. Kaum tani mempunyai penilaian tersendiri mengenai dirinya dan pekerjaannya mereka berpandangan bahwa pertaian dan perternakan adalah aktifitas untuk menaikan martabat manusia dan masyarakat yang baik. Oleh karena itu partai country selau berpedoman bahwa apa yang baik bagi petani dan peternak adalah yang baik juga bagi Australia. Dengan asumsi ini partai percaya industri primer yang dikerjakan petani dan peternak adlah basis perekonomian Australia.[19]
Struktur organisai spartai ini pada tingkat federal terdapt Federal Council atau Dewan Federal sebagai pembuat keputusan tertinggi dalm partai. Anggota dewan terdiri ataspemimpin dan wakil pemimpin partai di majelis rendah federal, pemimpin partai di senat dan pemimpin partai di setiap parlemen negara bagian, perwakilan Organisasi Pemuda Nasional, perwakilan Organisasi Wanita Nasional, mantan ketua partai yang terakhir, ketua federal, bendahara federal, sekretaris federal, ketua Organisasi Pemuda Nasional dan ketua Organisasi Wanita Nasional.[20]
Sebagai sama-sama partai yang menganut sistem pemerintahan parlementer, perkembangan serta keberhasilan partai-partai politik tersebut baru nampak kaluadikaitkan denga  pemilu dan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu baik kiranya diikuti uraian Bereson dan Rosenblat (1979) yang dalam garis besarnya adalah seperti berikut ini.
Dalam pemilihan tahun 1913 Partai Liberal dibawah pimpinan Joseph Cook memperoleh kemenangan mayoritas dalam HoR. Cook memegang pemerintahan namun mengalami kesulitan mengeluarkan UU karena Partai Buruh memperoleh mayoritas dalam Senat.
Dalam tahun 1916 masalah wajib militer menimbulkan perpecahan dalam Partai Buruh. Perdana menteri Hughes beserta teman-temannya yang pro wajib militer meninggalkan Partai Buruh dan mendirikan partai baru yang disebut Partai Buruh Nasional. Dalam tahun 1920-an partai Buruh berusaha membangun dirinya kembali.
Tahun 1923-1929 Partai Nasional dibwah pimpinan Stanley Melbourney Bruce dan PartaiCountry dibawah pimpinan Page, menyelenggarakan pemeriintahan koalisi. Namun dalam pemilihan yang diadakan dalam tahun 1929 Partai Buruh memperoleh mayoritas kursi di HoR.
Sampai tahun 1931 berlangsung pemimpinan Partai Buruh oleh James H. Scullin. Masa ekonomi dan permusuhan partai nonlabor yang menduduki mayoritas kursi Senate, meyebabkan pemerintahan Scullini mengalami kesulitan. Satu perpoecahan kembali terjasi dalam tubuh Partai Buruh. Satu gologan dibawah pimpinan Joseph A. Lyons, meninggalkan Partai Buruh dan bergabung dengan Partai Nasional dan membentuk partai baru yang bernama Partai Persatuan Australia. Lyons menjadi Perdana Menteri tahun 1931 sampai tahun 1939.
Dukungan Partai Country, United Australia Party memerintah sampai tahun 1941. Sesudah Lyons,pemimpin pemerintahan dipegang oleh Robert C. Menziez dan kemudian oleh Arthur W. Fadden. Namun dalam pemilihan tahun 1941 Partai Buruh kembali memperoleh mayoriutas kursi HoR. Dengan demikian Partai Buruh kembali mmerintah dibawah pimpinan John J. Curtin.
Setelah kematian Curtin 1945, Joseph Chifley memegang pimpinan Partai Buruh dan memerintah samapai 1949. Dalam  tahun 1949 Partai Buruh mengalami kekalahan setelah pemogokan buruh tambang batu bara. Pemerintah Partai Buruh digantikan oleh koalisi Partai Liberal dengan Partai Country.
Dalam pemilihan tahun 1961, koalisi Partai Liberal dangan Partai Country berhasil meraih kemenangan tipis. Harold E. Holt menjadi Perdana Menteri, setelah meninggal digantikan oleh John G. Gorton. Tahun 1971 ia digantikan oleh William Mc Mahon. Semetara itu dalam tubuh Partai Liberal terjadi goncangan karena ada persaingan antar kelompok untuk memperebutkan pimpinan partai tersebut.
Partai Buruh dibawah pimpinan E. Gough Whitlam metaih kemenagan pada tahun 1972 dan 1974, akan tetapi terpaksa mengalami sikap permusuhan dengan senat . dalam tahun 1975 Senat menolak rencana UU yang diajukan pemerintah. Gubernur Jendral memberhentikan Whitlam dan menunjuk pemimpin partai Liberal J Malcolm Fraser sebagai pemangku jabatan perdana menteri.
            Demikianlah ketiga partai  politik tersebut silih berganti memegang pemerintahan. Kemenangan salah satu partai dalam pemilihan, tidak hanya ditentukan oleh anggota partai yang dengan setia memilih partainya, akan tetapi sering kali ditentukan oleh para pemilih yang terkenal dengan sebutan floating voters. Mereka ini menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi kepentingannya. Dengan perkataan lain, partai mana yang berhasil meraih kelompok floating voters ini, kemungkinan dapat memenangkan pemilihan.
            Selain ketiga partai utama sebagaimana telah dikemukakan di muka, dewasa ini Australia terdapat juga beberapa partai kecil yaitu:
a.     Partai Komunis,
Partai Komunis Australia terbentuk dalam tahun 1920. Para penganut partai ini berkeyakinan mampu membangun negara sosialis, dan bertekat menghancurkan sistem kapitalisme. Perterntangan-pertentangan dalam tubuh partai sendiri, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pandangan untuk mencapai tujuannya, menyebabkan partai ini pecah dan sukar berkembang. Sampai sekarang, Partai Komunis Australia belum pernah memperoleh satu kursi pun dalam parlemen federal, sekalipun partai ini sudah ikut dalam pemilihan. Akhir-akhir ini, partai tersebut rupanya telah mulai mempengaruhi trade union – trade union, dan diduga juga telah mempengaruhi Partai Buruh.
b.    Partai Buruh Demokratis,
Pada tahun 1954, dalam tubuh Partai Buruh terjadi perpecahan sehingga lahir partai baru yang bernama Partai Buruh Demokratis (Democratic Labor Party). Partai Buruh Demokratis (Democratic Labor Party) adalah salah satu partai kecil yang memainkan peranan pengimbang kekuasaan di senat antara 1955-72.
Peranan yang dimainkan partai ini merupakan terobosan dalam politik Australia. Dimasa-masa sebelumnya terutama sampai masa sebelum 1949, pemerintah selalu mengontrol senat, dengan jumlah kursi mayoritas. Sejak diterapkan metode perwakilan berimbang untuk memilih anggota senat, yang memungkinkan terpilihnya calon-calon dari partai kecil semacam DPL, dan wakil-wakil independen maka peran senat muai diperhatikan oleh partai-partai yang berkuasa. Ini berarti pemerintah dipaksa mengadakan negosiasi dengan berbagai partai kecil untuk memuluskan proses legislasi yang  sering pula harus mengadakan berbagai amandemen terhadap RUU yang diajukan.[21]
Partai ini dibentuk sebagai partai yang anti komunis, dan menarik anggota-anggotanya terutama dari kelompok industri. Partai ini yakin bahwa Partai Buruh Australia sudah disusupi oleh faham dan orang-orang komunis yang menyebabkan partai tersebut terlalu radikal untuk ukuran Australia. Kelompok Katholik nti-komunis menolak partai Buruh yang mengambil posisi bedampingan dengan komunismesebagai kebijakan politik luar negeri, dan mendesak partai untuk menerima sebuah kebnijakan sosial yang memberikan tekanan penting kepada keluarga sebagai sub unit sosial, bantuan negara kepada sekolah-sekolah gereja serta menolak sosialisme sebagai sebuah kredo sosial.[22]
Sumber dukungan DPL adalah kelompok industrialis dalam partai buruh. Sebagian besar dukungannnya berasal dari negara-negara bagian Victoria dan Queensland, dimana DPL memperoleh dukungan dari gereja-gereja katholik Roma. Selain itu dukungan yang cukup menentukan juga diperoleh dari kelompok-kelompok sayap kanan non katholik.[23] Hal ini menyebabkan beberapa kebijakan DPL mencerminkan pengauh agama katholik, seperti peningkatan pelayanan terutama kepada keluarga, mendorong pengusaha dan pemilikpartai kecildan bantuan keuangan pemerintah bagi sekolah-sekolah swasta dan gereja. Partai Buruh Demokratis ini mampu bertahan selama 24 tahun; tahun 1978 partai ini dinyatakan bubar.
c.     Partai Demokrat Australia.
Pada tahun 1977 suatu partai baru lahir lagi di Australia. Namanya adalah partai Demokrat Australia (Australian Democrat Party). Partai ini didirikan oleh pendukung-pendukung Partai Buruh dan Partai Liberal yang merasa yakin mempunyai sudut pandang yang sangat dekat, dan karena itu bersatu membentuk satu partai.
Sejauh ini AD memegang sebuah dasar ideologi yang diistilahkan dengan liberalisme demokratik. Ideologi tersebut diterjemahkan oleh anggota-anggota AD melalui partisipasi yang demokratis dalam prosedur-prosedur perumusan kebijakan dan pemilihan pejabat-pejabat partai. AD juga memegang komitmen bagi demokratisasi dibidang industri, sebagaimana tercantum dalam platformya. Komitmenterhadap nilai-nilai liberal juga dimana AD bersikap melindui hk-hak individu dan kebebasan sipil, dan pemeliharaan Bill of Rights, menjadi perhatian utama.[24]
Basis dukungan utama bagi partai ini adalah kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan partai utama, parrtai buruh dan partai liberal. Dukungan bagi AD di majelis rendah federal juga memiliki persoalan, dimana partai ini tidak memperoleh satu kursipun dalam majelis rendah fedaral, sekalipun memperoleh dukungan 9,4% dukungan pemilih dalam pemilu federal 1977 yang menurun menjadi 6,6% pada tahun 1980 dan lebih menurun lagi menjadi 5% pada pemilu 1983. Karena itulah AD mengkonsentrasikan diri untuk memperoleh kursi senat.[25]


BAB 3. PENUTUP

3.1    Kesimpulan
Ada tiga gelombang utama migrasi yang berperan dalam proses dalam terbentuknya masyarakat,
a.     gelombang migrasi penduduk asli diperkirakan sudah mulai berlangsung 30.000 tahun yang lalu.
b.    gelombang migrasi yang mulai sejak tahun 1788, yaitu gelombang migrasi orang-orang Eropa yang datang dari Inggris.
c.     gelombang migrasi yang mulai memasuki Australia sesudah Perang Dunia II.
Faktor-faktor yang mendorong para imigran untuk pergi ke Australia adalah adanya progem migrasi berbantuan (assisted immgration) dari pemerintah Inggris. Keuntungannya adalah untuk mempercepat pembangunan pertumbuham jumblah penduduk dalam rangka membangun koloni Australia mengatasi masalah kepadatan penduduk, serta mengatasi masalah sosial akibat kelebihan penduduk di Inggris pada waktu itu. Adanya temuan tambang di New South Wales dan Tasmania
Imigran-imigran yang datang ke Australia bukan hanya berasal dari Inggris dan Cina tetapis juga dari Irlandia, daratan Eropa yaitu Jerman dan Italia dan sekitar laut Tengah, seperti dari Israel, Libanon, Turki dan Mesir. Dengan maksutnya imigran yang berasal dari berbagai negara berlatar belakang kebangsaan dan kebudayaan serta panangan hidup yang beraneka ragam maka Auistralia berkembanya menjadi bansa yang berpangana kosmopolitan.
Pola pemerintahan di negara federal Australia memiliki parelemen yang terdiri dari HoR dan Senat yang mengangkat Perdana Mentri dan Perdana Mentri mengangkat para mentri melaksanakan konstitusi.Gebernur Jendral diangkat oleh perdana mentri yang dimana ia menjadi eksekutif yang memiliki kekuasaan konstitusional dan saran dengan dewan eksekutif federal yang didalamnya perdana menteri Tugas dan wewenang antara negara federasi dengan negara bagian lebih diatur dalam konstitusi Australia.
Perdana mentri mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Tugas perdana mentri antara lain memlih mentri-mentri setelah memenangkan pemilu, menetapkan waktu pemilu, mengangkat pejabat-pejabat negara, mengakat anggota-anggota komite sebagai juru bicara partainya. Perdana mentri mempunyai tanggung jawab untuk membina hubungan baik dengan back bencher partainya di parlemen. Dalam melaksanakan tugasnya perdana mentri dibantu oleh para mentri. Mentri-mentri mempunyai tugas memimpi suatu departemen yang memprakarsai pembentukkan RUU.
Di Australia hanya ada tiga partai utama, yaitu Partai Buruh Australia (Australian Labor Party), Partai Liberal (Liberal Party), dan Partai Country (Country Party). Partai Liberal dan Partai Country biasanya sering mendukung dan bergabung atau berkoalisi menghadapi Partai Buruh, karena itu dalam berbagai literatur, keduanya disebut Non-Labor atau Non-Labor Coalition.
Ketiga partai menitikberatkan dukungannya pada sistem pemerintahan parlementer yang didasarkan pada pemilihan biasa secara rahasia. Berkaitan dengan usaha masing-masing untuk memperoleh kekuasaan, kedua pihak, Partai Buruh dan koalisi Liberal-Country, sering menuduh pihak lain berbuat di luar sistem parlementer untuk mencapai tujuannya.


DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Siboro, J. 1996. Sejarah Australia.Yogyakarta : Ombak
Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito
Syabuddin, Mangandaralam. 1986. Mengenal Dari Dekat Australia Benua Kangguru. Bandung : Remadja Karya Cv
           



[1] Syabuddin, Mangandaralam. 1986. Mengenal Dari Dekat Australia Benua Kangguru. Bandung : Remadja Karya Cv

[2] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 146
[3] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito hlm 147

[4] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito hlm 150

[5] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 152

[6] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 147-152

[7] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 160
[8] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 160-161

[9] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 162

[10] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 162
[11] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 163

[12] Federasi Australia Otonomi Indonesia. hlm 3. http://www.abc.net.au
[13] Federasi Australia Otonomi Indonesia. hlm 3. http://www.abc.net.au
[14]  Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 163

[15] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 197
[16] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 206

[17] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 232
[18] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 234

[19] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 258
[20] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 262

[21] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 280

[22] Hilman Adil, Hubungan Australia dengan Indonesia. 1945-1962. Jakarta: Djambatan. 1993. hlm 17-18
[23] Evans, Op. Cit,. hlm 89
[24] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 288

[25] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 292-294

Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

STRUKTUR MASYARAKAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA AUSTRALIA



(Disusun guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Australia &  Oceania)
Dosen Pengampu mata kuliah Dr. Sumadri, M.Hum








PRODI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2015
 



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang
Australia negara yang merupakan negara Commonwealth of Australia. Australia, atau lebih tepatnya Persemakmuran Australia adalah sebuah Negara dibelahan selatan yang terdiri dari daratan utamaya itu benua Australia, Pulau Tasmania, dan berbagai pulau kecil di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benua yang bertetanggaan dengan Indonesia, Timor Leste, dan Papua Nugini, di sebelah utara bertetanggaan dengan kepulauan Solomon, Vanuatu, di timur laut dengan Kaledonia Baru, dan di tenggara dengan Selandia Baru.[1]
Keputusan konvensi federal kedua (1897-1898) yang kemudian disetuji oleh rakyat lewat referendum kedua yang diselenggarakan di seluruhkoloni (1899) tentang konstitusi Commonwealth of Australia, akhirnya, endapat pengesahan dari pemerintah Inggris dalam bulan Juli 1900. Undang-undang ini kemudian ditindaklanjuti oleh proklamasi Ratu pada 17 Sepetember 1900 selanjutnya dituangkan dalam Australian Commonwealth Act yang berisibah warakyat di enam koloni di Australia akan bergabung dalam suatu federasi yang bernama Commonwealth of Australia (Persemakmuaran Australia) yang akan efektif sejak tanggal 1 Januari 1901.
Commonwealth of Australia terdiri dari enam Negara bagian (state). Sebagai manatelah diuraikan diatas, konvensi federal tahun 1897 memilih system pemerintah yang mirip dengan Amerika Serikat. Kekuasaan mana yang diserahkan kepada pemerintah sentral (federal) ditetapkan secara tegas, dan sisanya berada pada Negara bagian atau state. Dengan demikian, di Australia terdapat dua susunan pemerintahan, yaitu Pemerintah Sentral atau Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian.
Pelaksanaan pemerintahan di Australia menganut system birokrasi liberal parlementer. Artinya pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemauanrakyat. Negara menjamin kebutuhan pribadi setiap warganegara dalam hal memilih dan menganut keyakinan agama, memilih lapangan pekerjaan dan menjamin hak sipil mereka. Berdasarkan nilai-nilai toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, dan supremasi hukum, lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model Inggris dan Amerika Utara.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latarbelakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1)      Bagaimana gelombang migrasi Australia ?
2)      Bagaimana keanekaragaman masyarakat Australia ?
3)      Bagaimana bentuk system pemerintahan negara Australia ?
4)      Bagaimana keterkaitan antara pemerintahan pusat (pemerintahan federasi) dan pemerintahan Negara bagian ?
5)      Bagaimana partai politik Australia ?

1.3 Tujuan
Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalaah :
1)      Untuk mengetahui dan memahami  gelombang migrasi Australia
2)      Untuk mengetahui dan memahami keanekaragaman masyarakat Australia
3)      Untuk mengetahui dan memahami bentuk system pemerintahan negara Australia
4)      Untuk mengetahui dan memahami keterkaitan antara pemerintahan pusat (pemerintahan federasi) dan pemerintahan Negara bagian
5)      Untuk mengetahui dan memahami  partai politik Australia


BAB 2. PEMBAHASAN

2.1    Gelombang  Migrasi Australia
Dalam sejarah Australia, ada tiga gelombang utama migrasi yang pengaruhnya nampak dan terasa dalam masyarakat Australia sekarang. Pertama, migrasi penduduk asli yang diperkirakan memasuki Australia paling sedikit dalam dua gelombang dengan selang waktu yang cukup lama. Kedua, migrasi yang dimulai di Sidney Cove. Gelombang ini didominasi oleh orang-orang dari Inggris, yang disekitar tahun 1850 sudah melebihi jumlah penduduk asli. Ketiga adalah migrasi  yang mulai pada bagian akhir tahun 1940-an.[2]
Gelombang migrasi ke Australia dimulai oleh masyarakat yang kemudian dikenal sebagai penduduk asli gelombang ini sudah mulai paling sedikit 30.000 tahun sebelum kehadiran orang-orang Eropa. Sebagaimana telah diutarakan di muka, mungkin mereka datang dari India melalui Semenanjung Malaya serta kepulauan Indonesia memasuki daratan Australia.diduga sebagian memasuki Australia lewat pantai barat laut, dan yang lain melalui Semenanjung York dan teluk carpentaria. Beberapa sejarawan meyakini bahwa penduduk asli Tasmania datang melalui rute yang lain, melalui samudra pasifik.[3]
Tidak dapat dikeytahui secara jumlah penduduk asli ketika rombongan pertama kolonis kulit putih tiba. Diduga, pada saat itu jumlah mereka sekitar 300.000 orang. Merekaa terdiri dari ratusan suku yang masing-masing dengan bahasa dan dialek sendiri. Corak kehidupan mereka masih taraf berburu dan mengumpulkan makanan (food gathering). Mereka belum mengenal pertanian. Dalam masyarakat tidak dikenal adanya kelas, baik dilihat berdasarkan kelahiran maupun kesejahteraan. Semua dan milik apa saja dibagi rata di antara anggota suku. Juga mereka tidak mengenal pemilihan pemimpin, juga pemimpin berdasarkan keturunan. Anggota suku sangat memperhatikan nasehat orang yang lebih tua.
Karena terdesak oleh pendatang kulit putih, penduduk asli berusaha melakukan perlawanan. Namun kondisi peralatan dan persenjataan yang dimiliki oleh penduduk asli tidak seimbang dengan apa yang digunakan oleh pendatang baru. Akhirnya penduduk asli terdesak ke daerah pedalaman, dan daerah yang tadinya mereka tempati, diduduki oleh masyarakat berkulit putih. Dalam hubungannya dengan penduduk asli, awal sejarah Australia dinodai olej cedrita-cerita kekejaman imigran-imigran dari Eropa, misalnya pembunuh besar-besaran yang terjadi di Myall Creek dan Pinjarra. Episode yang paling buruk adalah tentang musnahnya penduduk asli Tasmania. Dalam dua dekade permulaan pendudukan oleh imigran dari Eropa saja, sudah hampir semua penduduk asli Tasmania mati, baik karena dibunuh mauoun karena penyakit. Pada tahun 1838 hanya tinggal 80 orang yang masih hidup. Penduduk asli Tasmania yang terakhir adalah seorang perempuan, bernama Triuganini, meninggal pada tahun 1876 (Bereson dan Rosenblat, 1979).
Masalah-masalah yang dihadapi oleh penduduk asli Australia, amat banyak. Mereka menderita kesulitan ekonomi dan perlakuan diskriminatif. Mereka yang tinggal di kota-kota, terpaksa puas dengan gubuk-gubuk kecil dalam lingkungan pemukiman yang miskin dan jorok. Di teritori Utara (Northern Territory), angka kematian penduduk asli sering diabaikan oleh masyarakat kulit putih.
Beberapa tahun terakhir ini, kenaikan jumlah penduduk asli serta dukungan beberapa orang kulit putih, telah menyebabkan tuntutan atas hak-hak mereka semakin nyaring, baik tuntutan yang dihitung dalam pelaksanaan sensus penduduk. Jumlah penduduk asli menurut sensus tahun 1976 adalah 144.381 orang, dengan rincian 72.824 pria dan 71.557 wanita (Hagger, 1983). Namun dengan perkembangan yang begitu lambat , kiranya cukup beralasan kalau dikatakan bahwa masih sangat jauh jalan yang harus ditempuh sebelum sampai pada titik persamaan sebagai warga negara, justru di negeri di mana merekalah penduduk pertama.
Gelombang kedua migrasi ke Australia berlangsung dalam kurun waktu antara tahun 1788, saat rombongan pertama dari Inggris tiba, dan tahun 1945, saat berakhirnya Perang Dunia II. Sampai tahun 1820, jumlah imigran bebas di Australia masih sangat sedikit. Pertambahan jumlah penduduk kulit putih sangat sedikit.[4] Pertambahan jumlah penduduk kulit putih sangat lambat. Deapan dari sepuluh narapidana yang ditransportasika ke Australia, adalah laki-laki. Tentara yang bertugas menjaga keamanan pada umumnya tidak bersama keluarganya ; karena itu pertambahan penduduk secara ilmiah sangat kecil. Dalam kaitannya dengan ini, Pope (1982) menyatakan bahwa satu dari skema besar yang menyelimuti Sejarah Australia adalah keinginan untuk mengisi benua itu dengan penduduk. Hanya sdengan jumlah penduduk yang memadai, Australia dapat melaksanakan pembangunannya dengan baik.
Untuk mengatasi kesulitan itu, pada tahun 1830-an pemerintah Inggris melancarkan program memberi bantuan kepada orang-orang yang mau bermigrasi ke Australia. Program ini terkenal dengan sebutan  assisted immigration yang berlangsung terus sampi masa-masa sesudah terbentuknya Common wealth of Australia (Pope, 1982). Wanita dalam kelompok usia 15-30 tahun, yang mau bermigrasi ke Australia diberi bantuan ; demikian juga para pedagang dan orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu. Dalam tahun 1835 diperkenalkan Bounty System. Menurut sistem ini, para kolonis diminta memilih kualifikasi imigran tertentu untuk didatangkan dan bekerja pada mereka. Kepada kolonis itu diberikan hadiah untuk setiap imigran ke Australia adalah rencana yang disarankan oleh Edward Gibbon Wakefield.
Berbagai program imigrasi ini nampaknya cukup berhasil , sehingga pada tahun 1840-an jumlah free settlers sudah melebihi jumlah narapidana. Pada tahun 1850 jumlah penduduk Australia sudah hampir mencapai setengah juta. Ketika disekitar tahun itu sebagian besar koloni menolak transportasi narapidana, nampaknya masalah tenaga kerja di daerah sempit yang sudah diduduki, tidak terlalu merisaukan lagi.
Antara tahun 1861 dan tahun 1890 migrasi ke Australia masih relatif tinggi. Tekanan diutamakan memasukkan wanita, seluruh keluarga, dan pekerja-pekerja trampil. Dalam tahun 1870-an minat orang-ornag dari Inggris untuk bermigrasi ke Australia agak bertambah. Hal ini terutama karena makin pendeknya jarak pelayaran akibat pembukaan Terusan Suez, dan juga karena makin baiknya hubungan telekomunikasi sejalan dengan selesainya sambungan telegraf antara Australia dengan Inggris dalam tahun 1872.
Setelah Perang Dunia I pada tahun 1919, nampak adanya peningkatan minat bermigrasi ke Australia lagi, karena pada saat itu Amerika Serikat menutup pintunya bagi migrasi besar-besaran. Antara tahun 1921 dan 1930, sekitar tahun 300.000 imigran masuk ke Australia ; dua pertiganya bermigrasi dengan bantuan, dan sisanya tanpa bantuan. Namun dalam tahun 1930-an terjadi lagi penurunan migrasi karena terjadinya depresi ekonomi yang melanda dunia pada waktu itu. Jumlah orang yang keluar dari Australia pada waktu itu, justru lebih besar dari jumlah yang masuk. Pertambahan penduduk secara alamiah juga terhambat. Walaupun sesudah depresi ekonomi dilewati pertambahan penduduk mulai bergerak lagi, selama Perang Dunia II (1939-1945) arus imigran terputus lagi.
Arus imigran yang dihasilkan oleh kebujaksanaan tahun 1940-an inilah yang dikategorikan gelombang ketiga. Walaupun pemerintah memprogramkan agar imigran yang masuk itu sebanyak mungkin berasal dari Inggris, namun dalam gelombang ini Ustralia menerima arus imigran yang berasala dari luar Inggris. Mereka terutama berasal dari daratan Eropa dan daerah sekitar Laut Tengah.[5] Dengan menandatangani persetujuan dengan Internasional Refugee Organization, untuk pertama kali sejarah Australia ditandai oleh usaha menggalakkan imigran non Inggris secara besar-besaran. Hasilnya adalah, bahwa seperempat penduduk Australia sekarang terdiri dari ornag-orang yang berlatar belakang non Inggris. Jumlah terbesar secara berturut-turut berasal dari Italia, Yunani, Yugoslavia, Bealanda, Jerman, Polandia, Libanon, Austria, Hongaria,dan Malta.


2.2    Keanekaragaman Masyarakat Australia
Struktur dan keanekaragaman masyarakat Australia terdiri dari penduduk asli (yang terdiri dari suku-suku asli, seperti Aborigin), kolonis (pendatang) dari Eropa dan Asia. Adapun struktur daan keanekaragaman para imigran tersebut adalah sebagai berikut[6] :
a.     Penduduk Asli (imigran Awal).
Penduduk asli terdiri dari orang-orang Aborigin sebagai imigran awal yang menghuni benua Australia. Struktur masyrakat penduduk Aborigin terdiri dari suku-suku yang di kepalai oleh seorang Kepala suku.
b.    Kolonis dan pendatang (imigran ke-dua)
1)        Inggris
Inggris adalah bangsa pertama yang mendirikan dan mebanun kolon-koloni di Australia. Dan struktur masyarakat di koloni tersebut terdiri dari: Narapidana, Orang-orang bebas, pemerintah Australia yang mewakili Inggris.
Kemudian setelah cinvict system berakhir, pemerintah Inggris membantu imigrasi ke Australia dengan maksud membangun koloni-koloninya dibenua itu, sambil mengurangi kepadatan penduduk serta masalah-masalah sosial di Inggris akibat pertambahan penduduk yang amat besar serta ekses revolusi Industri. Pusat-pusat industri dijejali orang-orang yang terpaksa pergi meninggalksn desanya. Mereka menjadi orang pencari-pencari pekerjaan, yang kalau dapat mereka di gaji sangat rendah. Bagi mereka yang tetap tingggal didesanya terpksa menerima gaji amat rendah sebagai buruh di ladang milik para tuan tanah. Bagi penduduk yang tidak tahan dengan keadaan seperti ini, mereka sangat mengharapakan mendapatkan kesempatan untuk beremigrasi, maka dari itu pemerintah memberikan subsidi bagi orang-orang yang bersedia beremigrasi, terutama ke daerah baru yaitu Australia. Para emigran yang sudah tinggal di daerah baru tersebut masih hidup menurut pola lama, yaitu pola ketika mereka belum beremigrasi dan masih tinggal di Inggris. Maka dari itu pikiran-pikiran, adat kebiasaan, dan pandangan hidup bangsa Australia, banyak yang berasal dari Inggris.
2)    Orang Irlandia
Sampai di Australia pada abad 19, mereka mayoritas beragama katolik. Datang ke Australi mencari kebebasan beragama. Pada perkembangannya angka imigran Irlandia meningkat secara drastis dan banyak imigran Irlandia yang menjadi tokoh gerakan nasional Australia.
3)    Orang Jerman dan Italia
Orang Jerman mendirikan komunitas di koloni Victoria, New South Wales dan terutama di Queensland. Sedangkan orang Italia mempelopori pembukaan pemukiman di New South Wales pada tahun 1860. para imigran Itali bermata pencarian sebagai petani dan perkebunan. Sampai saat ini keturunan Itali menduduki tempat terting dari jumblah masyarakat Australia.
4)    Orang Yunani.
Kedatangan orang-orang Yunani di Australia di fasilitasi oleh pemerintah New South Wales (NSW) dengan diberi tiket grartis untuk datang ke Australia. Dan orang Australia tersebut bekerja di perkebuna Anggur keluarga Mac Arthur di Camden NSW. Dalam tahun 1981 jumblah orang Australia keturunan Yunani mencapai 146.625 jiwa.
5)    Orang Yahudi
Kedatangan imigran dari Yahudi ke Asutralia, karena melarikan diri dari pengejaran dan penyiksaan oleh Nazi (Jerman)
6)    Orang- orang Balkan, Eropa Timur dan Sekitar Laut Tengah.
Orang – orang tersebut datang ke Australia menandai berrakhirnya dominasi Inggris. Gelombang ini berisi unsur-unsur campuran yang sanang besar pengaruhnya terhadap perkembana sejarah Australia. Ketika perang dunia II terjadi pada tahun (1930an- 1940an) terjadi perpidahan penduduk Eropa secara besar-besaran keluar Eropa. Pemeritah Australia menyokong orang-orang Eropa tersebut, khususnya non Inggris. Tahun 1940an – 1950an Autralia menerima ratusan ribu orang yang tidak punya tempat tinggal di Eropa.
7)    Orang – orang Timur Tengah (Turki dan Lebanon), dan China
Orang timur tengah datang ke australia pada tahun 1970an. Sedangkan otang-orang Cina datang ke Australia (koloni Victoria) tahun 1959 sudah mencapai 42 ribu jiwa. Mereka bekerja di pertambangan-pertambanan emas. Pada perkembanannya orang Cina menimbulkan masalah, karena ingin menguras habis tambang di Austrlia, juga timbul masalah budaya dan masalah sosial, karena pernah terjadi beberapa kali kerusuhan didaerah tamban emas di Victori. Orang-orng cina menjadi sasaran kekerasan tersebut.
Upaya pemerintah Australia untuk mengatasi masalah orang-orang China, yaitu dengan membuat UU pembatasan imigrasi China. Dalam tahun 1880-1888 di lakukan konvrensi antar koloni dimana konfrensi tersebut memutuskan bahwa semua koloni mengeluarkan UU koloni dengan tujuan mencegah terlalu banyaknya imigran orang non kulit putih, karena menimbulkan masalah.
c.     Kolonis dan Pendatang (imigran gelombang ke-3)
Pada tahun 1940 pemerintah Australia memprogemkan agar imigran yang masuk ke Australia sebanyak mungkin, khususnya dari Inggris. Namun dalam gelombang ketiga ini Australia menerima imigran dari luar Inggris. Mereka masuk dari daratan Eropa dan daerah sekitar Laut Tengah (Siboro, 1989: 147-152)

2.3    Sistem Pemerintahan Negara Australia
2.3.1   Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Federasi
Commonwealth of Australia terdiri dari enam ngara bagian (state). Kekuasaan mana yang diserahkan kepada pemerintah sentral (federal) ditetapkan secara tegas, dan sisanya berada pada negara bagian atau state. Dengan demikian, di Australia terdapat dua susunan pemerintahan, yaitu Pemerintah Sentral atau Pemerintah Federal, dan Pemerintah Negara Bagian.[7]
Sistem pemerintahan federal dalam garis besar dapat dideskripsikan sebagai berikut[8]:
1.      Commonwealth of Australia didasarkan pada konstitusi tertulis yang hanya bisa diubah melelui referendum.
2.      Kepala negara, yang resminya memegang kedaulatan atas Australia, adalah Gubernur Jendral sebagai wakil raja / ratu Inggris. Dalam praktek pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh Perdana Mentri (Prime minister).
3.      Parlemen terdiri dari dua badan. Senate dan House of Representatives. Senat merupakan wakil negara-negara bagian. Tiap negara bagian mengirimkan jumlah yang sama. Semula tiap negara bagian mengirimkan 6 orang, akan tetapi kemudian jumlah ini ditingkatkan menjadi 10 orang. Northern Territory dan Australian Capital Territory, masing-masing mengirimkan dua orang wakil, sehingga jumlah anggota Senat seluruhnya menjadi 64 orang. Biasanya setengah dari anggota Senate dipilih sekali 3 tahun. House of Representatives merupakan wakil dari seluruh rakyat. Jumlah wakil dari tiap negara bagian tidak sama, karena tergantung pada jumlah penduduk di negara bagian masing-masing. Jumlah anggota House of Representatives dewasa ini adalah 124 orang. Melihat namanya, Senate dan House of Representatives, susunan parlemen Commonwealth of Australia ini diilhami oleh sistem yang berlaku di Amerika Serikat.
4.      Untuk memimpin pemerintahan, Gubernur Jendral mengundang orang yang secara mayoritas mendapat dukungan dari House of Representatives, untuk diangkat menjadi Perdana Mentri.
5.      Perdana Menteri, yang harus seorang anggota House of Representatives, memilih mentri-mentri yang juga harus anggota House of Representatives atau Senate. Perdana Menteri dan kabinet yang dipimpinnya berkuasa selama mendapat dukungan mayoritas dari House of Representatives.
6.      Perdana Menteri dan Kabinet menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari, membuat keputusan politik dan melaksanakannya, dan juga mempersiapkan rancangan UU untuk diajukan kepada parlemen.
7.      Suatu rancangan UU harus didiskusikan oleh Senate dan House of Representatives. Suatu UU harus disetujui oleh kedua badan parlemen tersebut dan ditandatangani oleh Gubernur Jendral.
8.      Gubernur Jendral berhak memberhentikan Perdana Merntri walaupun masih mendapat dukungan mayoritas dan House of Representatives, lalu mengangkat Perdana Mentri yang baru. Hal seperti itu jarang terjadi.
Dari sejak terbentuknya Commonwealth of Australia, sudah ditetapkan bidang-bidang yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah federal antara lain[9]:
1.         pertahanan, yang meliputi pemeliharaan dan pembinaan angkatan perang,
2.         perpajakan, yang meliputi pajak penghasilan, pajak perusahaan, dan bea cukai,
3.         urusan luar negeri, yang meliputi pengiriman perwakilan di luar negeri, penendatanganan perjanjian dan perdamaian dengan negara lain, serta pernyataan perang,
4.         perdagangan luar negeri, yang meliputi ekspor dan impor, bea cukai,
5.         komunikasi,  yang meliputi pos dan telegraf,
6.         imigrasi, yang meliputi kebijaksanaan dan bantuan bantuan imigrasi,
7.         transportasi, yang meliputi penerbangan, pelayaran, jalan-jalan dan rel kereta api nasional,
8.         pendidikan, meliputi pendidikan tinggi dan bantuan untuk sekolah-sekolah,
9.         pembangunan, khususnya proyek-proyek nasional,
10.     hal-hal yang berkaitan dengan Antartica.

2.3.2   Pemerintahan Negara Bagian
Pemerintahan di negara bagian, nampaknya disusun meniru sistem yang berlaku di Inggris[10]:
1.      Tiap negara bagian dikepalai oleh Gubernur yang mewakili Gubernur Jendral,
2.      Parlemen di negara-negara bagian terdiri dari dua badan, kecuali di Queesland yang sejak tahun 1922 hanya terdiri dari satu badan dan disebut Legislative Assembly. Nama kedua badan parlemen tersebut tidak sama untuk seluruh negara bagian.
3.      Kepala pemerintahan di negara bagian disebut Primer yang dalam bahasa Indonesia juga diterjemahkan Perdana Menteri.
Bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab pemerintahan negara bagian cukup banyak, antara lain[11]:
1.      Pendidikan, meliputi pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan guru,
2.      Pembinaan hukum dan ketertiban masyarakat,
3.      Pembangunan, yang meliputi penjualan tanah dan proyek-proyek bangunan,
4.      Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup,
5.      Penyediaan jasa kepala masyarakat, seperti listrik, gas, air, dan sanitari,
6.      Perumahan rakyat,
7.      Kesehatan, termasuk penyediaan rumah sakit dan perawatan,
8.      Transportasi lokal.
2.3.3   Pemerintahan Lokal
Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di  Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing.[12]
Beberapa badan pemerintah lokal bertanggung jawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi, kebanyakan negara bagian menetapkan besar tarif bea dan menerima dana dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanggungjawab pemerintah lokal secara khusus meliputi perencanaan/tata kota, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan dan drainase, pelayanan sampah dan kebersihan dan fasilitas hiburan masyarakat.

2.4    Keterkaitan antara pemerintah pusat atau pemerintahan dan pemerintahan Negara bagian     
Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan, perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak pendapatan ditarik secara federal, dan debat di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.[13]
Parlemen Negara bagian tunduk kepada UUD nasional dan konstitusi Negara bagian. Hukum federal mengalahkan hokum Negara bagian  yang tidak selaras dengannya. 
Dalam praktiknya, kedua tingkat pemerintahan bekerjasama dalam banyak bidang di mana Negara bagian dan teritori secara resmi bertanggung jawab, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan penegakan hukum. Pajak penghasilan ditetapkan secara federal, dan debat antar tingkat pemerintahan mengenai akses kepenerimaan dan fungsi pengeluaran yang tumpang tindih adalah corak permanen politik Australia. Lembaga pemerintah daerah dibentuk melalui perundang-undangan di tingkat Negara bagian dan teritori. Dewan Pemerintahan Australia (COAG) adalah forum untuk memprakarsai, mengembangkan dan menerapkan reformasi kebijakan nasional yang menuntut tindakan kerjasama antar tiga tingkat pemerintahan : nasional, negarabagian atau teritori, dan daerah. Sasarannya mencakup penanganan isu besar dengan kerjasama dalam reformasi structural pemerintah dan reformasi untuk mencapai ekonomi nasional yang terintegrasi dan efisien serta pasar tunggal nasional. 
COAG terdiri dari perdana menteri, perdana menteri Negara bagian, ketua menteri teritori, dan presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Australia.  Selainitu, dewan menteri (terdiri dari menteri nasional, Negara bagian dan teritori, dan bila relevan, perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah Selandia Baru dan Papua Nugini) bertemu secara teratur untuk mengembangkan dan menerapkan tindakan antar-pemerintah di bidang-bidang kebijakan khusus.

2.5    Partai Politik Australia
Di Australia hanya ada tiga partai utama, yaitu Partai Buruh Australia (Australian Labor Party), Partai Liberal (Liberal Party), dan Partai Country (Country Party). Partai Liberal dan Partai Country biasanya sering mendukung dan bergabung atau berkoalisi menghadapi Partai Buruh, karena itu dalam berbagai literatur, keduanya disebut Non-Labor atau Non-Labor Coalition.[14]
Ketiga partai menitikberatkan dukungannya pada sistem pemerintahan parlementer yang didasarkan pada pemilihan biasa secara rahasia. Berkaitan dengan usaha masing-masing untuk memperoleh kekuasaan, kedua pihak, Partai Buruh dan koalisi Liberal-Country, sering menuduh pihak lain berbuat di luar sistem parlementer untuk mencapai tujuannya.
a.    Partai Buruh Australia (Australian Labor Party),
Sebelum tahun 1890-an, para pekerja di Australia berpikir bahwa mereka dapat meningkatkan kehidupan dan kondisi kerja mereka melalui organisasi-organisasi serikat kerja (Trade Union). Namun ternyata anggapan mereka itu keliru. Partai-partai politik pada waktu itu terutama mewakili kepentingan para majikan, dan dapat menggunakan parlemen melawan tuntutan-tuntutan para pekerja dan memecahkan kekuatan serikat-sekerja. Sadar akan pengalamannya ini, para pemimpin pekerja memutuskan untuk mendirikan partai politik yang dapat memperjuangkan nasib mereka di parlemen. Mereka lalu mendirikan Partai Buruh dalam tahun 1891. Sejak berdirinya sampai sekarang, Partai Buruh memandang dirinya sebagai partai yang mewakili kepentingan para pekerja di Australia, terutama dalam memperjuangkan upah dan jam kerja.
Ideologi partai buruh terdapat  dalam mukadimah dari tujuan partai, yang dirumuskan dalam konferensi Nasional 1981. Konferensi ini menetapkan bahwa partai burh mengambil ideologi Sosialisme Demokratis, dalam pengertian beberapa prinsip sosialisme dikehendaki dan hal itu hanya dapt diperoleh dengan melaksanakan proses-proses parlementer yang demokratis.[15]
Struktur partai buruh terdiri atas dua tingkat yaitu tingkatan nasional dan tingkatan negara bagian. Struktur nasionalnya memperlihatkan karakteristik partai yang bersifat sentralistis, atau lebih besar karakter nasionalnya. Otonomi yang dimilikii diberbagai cabang negara bagian berbeda dengan berbeda satu sam alin. Cabang-cabang di negara-negara bagian hampir tidak mempunyai otonomi. Badan pembuat keputusan tertinggi dalam partai buruh adalah Konferensi Nasional.[16]
b.    Partai Liberal (Liberal Party),
Partai Liberal dibentuk dalam tahun 1910 dari partai-partai politik lama di Australia yang mendukung sistem perusahaan perseorangan atau swasta. Partai-partai politik lama ini mewakili kepentingan kaum industrialis, bankir, dan pengusaha-pengusaha tambang. Sampai sekarang partai liberal tetap pada prinsip yang fundamental itu. Partai liberal didukung oleh banyak usahawan, baik usahawan besar maupun kecil. Sekalipun demikian, Partai Liberal memandang dirinya sebagai partai yang mewakili kepentingan rakyat luas Australia. Secara umum Partai Liberal menentang penguasaan pemerintah atas industri-industri dan sumber-sumber kesejahteraan lainnya.
Tujuan-tujuan yang igin dicapai partai liberal diantaranya adalah sebagai berikut[17] :
1)    Sebuah parlemen mengawasi Eksekutif dan UU mengawasi semua.
2)    Independensi badan peradilan.
3)    Kebebasan berbicara, beragama dan berserikat.
4)    Kebebasan warganegara untuk memilih cara hidup dan kehidupannya tetapi menjadi subjek hak-hak orang lainnya.
5)    Melindungi rakyat dari eksploitasi.
6)    Mengutamakan dorongan kepada prakarsa individu dan perusahaan ebagai kekuatan dinamis bagi perkembangan.
7)    Mengembangkan seluas-luasnya sebuah semangat kebangsaan di Australia.
Struktur organisasi inisangat sederhana. Hierarki tertinggi dalam organisasi ini adalah Dewan Federal, yang keanggotaannya mencerminkan struktur federalisme. Masing-masing negara bagian mengirim delapan delegasi dengan persyaratan harus terdapat satu adari organisasi wanitaliberal, satiu dari organisasi pemuda liberal, dan tidak lebih dari tiga anggota parlemn. Pemisahan antara anggota parlemn dan organisasi ditekankan oleh aturan bahwa anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu didalam organisasi dan anggota parlemen tidak boleh menjadi prioritas dalam dewan federal.[18]
Dukungan bagi Partai Liberal terdapat dikalangan industriawan dan pengusaha diwilayah perkotaan. Dalam hal agama, terdapat kecenderungan bahwa pemeluk protestan terutama aliran Presbyterian merupakan pendukung gkuat partai Liberal.
c.    Partai Country (Country Party).
Partai Country terbentuk dalam tahun 1919 untuk mewakili para petani dan orang-orang Australia yang merasa belum terwakili dalam parlemen. Partai ini didirikan oleh para petani dan peternak. Motif pendiriannya antara lain adalah untuk memperjuangkan kepentingan kaum petani dan peternak yang menganggap bahwa bidang mereka merupakan dasar kemakmuran Australia. Para petani dan peternak itu kadang-kadang melihat bahwa partai Liberal tidak konssekkuen menghadapi Partai Buruh. Pertentangan dengan Partai Buruh ini merupakan tali pengikat kerjasama antara Partai Liberal dengan Partai Country. Sering kali dukungan Partai Country inilah penentu kemenangan Partai Liberal terhadap Partai Buruh dalam pemilihan Umum di Australia.
Ideologi partai ini mencerminkan seruan moral kaum tani pedesaan. Kaum tani mempunyai penilaian tersendiri mengenai dirinya dan pekerjaannya mereka berpandangan bahwa pertaian dan perternakan adalah aktifitas untuk menaikan martabat manusia dan masyarakat yang baik. Oleh karena itu partai country selau berpedoman bahwa apa yang baik bagi petani dan peternak adalah yang baik juga bagi Australia. Dengan asumsi ini partai percaya industri primer yang dikerjakan petani dan peternak adlah basis perekonomian Australia.[19]
Struktur organisai spartai ini pada tingkat federal terdapt Federal Council atau Dewan Federal sebagai pembuat keputusan tertinggi dalm partai. Anggota dewan terdiri ataspemimpin dan wakil pemimpin partai di majelis rendah federal, pemimpin partai di senat dan pemimpin partai di setiap parlemen negara bagian, perwakilan Organisasi Pemuda Nasional, perwakilan Organisasi Wanita Nasional, mantan ketua partai yang terakhir, ketua federal, bendahara federal, sekretaris federal, ketua Organisasi Pemuda Nasional dan ketua Organisasi Wanita Nasional.[20]
Sebagai sama-sama partai yang menganut sistem pemerintahan parlementer, perkembangan serta keberhasilan partai-partai politik tersebut baru nampak kaluadikaitkan denga  pemilu dan pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu baik kiranya diikuti uraian Bereson dan Rosenblat (1979) yang dalam garis besarnya adalah seperti berikut ini.
Dalam pemilihan tahun 1913 Partai Liberal dibawah pimpinan Joseph Cook memperoleh kemenangan mayoritas dalam HoR. Cook memegang pemerintahan namun mengalami kesulitan mengeluarkan UU karena Partai Buruh memperoleh mayoritas dalam Senat.
Dalam tahun 1916 masalah wajib militer menimbulkan perpecahan dalam Partai Buruh. Perdana menteri Hughes beserta teman-temannya yang pro wajib militer meninggalkan Partai Buruh dan mendirikan partai baru yang disebut Partai Buruh Nasional. Dalam tahun 1920-an partai Buruh berusaha membangun dirinya kembali.
Tahun 1923-1929 Partai Nasional dibwah pimpinan Stanley Melbourney Bruce dan PartaiCountry dibawah pimpinan Page, menyelenggarakan pemeriintahan koalisi. Namun dalam pemilihan yang diadakan dalam tahun 1929 Partai Buruh memperoleh mayoritas kursi di HoR.
Sampai tahun 1931 berlangsung pemimpinan Partai Buruh oleh James H. Scullin. Masa ekonomi dan permusuhan partai nonlabor yang menduduki mayoritas kursi Senate, meyebabkan pemerintahan Scullini mengalami kesulitan. Satu perpoecahan kembali terjasi dalam tubuh Partai Buruh. Satu gologan dibawah pimpinan Joseph A. Lyons, meninggalkan Partai Buruh dan bergabung dengan Partai Nasional dan membentuk partai baru yang bernama Partai Persatuan Australia. Lyons menjadi Perdana Menteri tahun 1931 sampai tahun 1939.
Dukungan Partai Country, United Australia Party memerintah sampai tahun 1941. Sesudah Lyons,pemimpin pemerintahan dipegang oleh Robert C. Menziez dan kemudian oleh Arthur W. Fadden. Namun dalam pemilihan tahun 1941 Partai Buruh kembali memperoleh mayoriutas kursi HoR. Dengan demikian Partai Buruh kembali mmerintah dibawah pimpinan John J. Curtin.
Setelah kematian Curtin 1945, Joseph Chifley memegang pimpinan Partai Buruh dan memerintah samapai 1949. Dalam  tahun 1949 Partai Buruh mengalami kekalahan setelah pemogokan buruh tambang batu bara. Pemerintah Partai Buruh digantikan oleh koalisi Partai Liberal dengan Partai Country.
Dalam pemilihan tahun 1961, koalisi Partai Liberal dangan Partai Country berhasil meraih kemenangan tipis. Harold E. Holt menjadi Perdana Menteri, setelah meninggal digantikan oleh John G. Gorton. Tahun 1971 ia digantikan oleh William Mc Mahon. Semetara itu dalam tubuh Partai Liberal terjadi goncangan karena ada persaingan antar kelompok untuk memperebutkan pimpinan partai tersebut.
Partai Buruh dibawah pimpinan E. Gough Whitlam metaih kemenagan pada tahun 1972 dan 1974, akan tetapi terpaksa mengalami sikap permusuhan dengan senat . dalam tahun 1975 Senat menolak rencana UU yang diajukan pemerintah. Gubernur Jendral memberhentikan Whitlam dan menunjuk pemimpin partai Liberal J Malcolm Fraser sebagai pemangku jabatan perdana menteri.
            Demikianlah ketiga partai  politik tersebut silih berganti memegang pemerintahan. Kemenangan salah satu partai dalam pemilihan, tidak hanya ditentukan oleh anggota partai yang dengan setia memilih partainya, akan tetapi sering kali ditentukan oleh para pemilih yang terkenal dengan sebutan floating voters. Mereka ini menentukan pilihan mana yang paling cocok bagi kepentingannya. Dengan perkataan lain, partai mana yang berhasil meraih kelompok floating voters ini, kemungkinan dapat memenangkan pemilihan.
            Selain ketiga partai utama sebagaimana telah dikemukakan di muka, dewasa ini Australia terdapat juga beberapa partai kecil yaitu:
a.     Partai Komunis,
Partai Komunis Australia terbentuk dalam tahun 1920. Para penganut partai ini berkeyakinan mampu membangun negara sosialis, dan bertekat menghancurkan sistem kapitalisme. Perterntangan-pertentangan dalam tubuh partai sendiri, yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan pandangan untuk mencapai tujuannya, menyebabkan partai ini pecah dan sukar berkembang. Sampai sekarang, Partai Komunis Australia belum pernah memperoleh satu kursi pun dalam parlemen federal, sekalipun partai ini sudah ikut dalam pemilihan. Akhir-akhir ini, partai tersebut rupanya telah mulai mempengaruhi trade union – trade union, dan diduga juga telah mempengaruhi Partai Buruh.
b.    Partai Buruh Demokratis,
Pada tahun 1954, dalam tubuh Partai Buruh terjadi perpecahan sehingga lahir partai baru yang bernama Partai Buruh Demokratis (Democratic Labor Party). Partai Buruh Demokratis (Democratic Labor Party) adalah salah satu partai kecil yang memainkan peranan pengimbang kekuasaan di senat antara 1955-72.
Peranan yang dimainkan partai ini merupakan terobosan dalam politik Australia. Dimasa-masa sebelumnya terutama sampai masa sebelum 1949, pemerintah selalu mengontrol senat, dengan jumlah kursi mayoritas. Sejak diterapkan metode perwakilan berimbang untuk memilih anggota senat, yang memungkinkan terpilihnya calon-calon dari partai kecil semacam DPL, dan wakil-wakil independen maka peran senat muai diperhatikan oleh partai-partai yang berkuasa. Ini berarti pemerintah dipaksa mengadakan negosiasi dengan berbagai partai kecil untuk memuluskan proses legislasi yang  sering pula harus mengadakan berbagai amandemen terhadap RUU yang diajukan.[21]
Partai ini dibentuk sebagai partai yang anti komunis, dan menarik anggota-anggotanya terutama dari kelompok industri. Partai ini yakin bahwa Partai Buruh Australia sudah disusupi oleh faham dan orang-orang komunis yang menyebabkan partai tersebut terlalu radikal untuk ukuran Australia. Kelompok Katholik nti-komunis menolak partai Buruh yang mengambil posisi bedampingan dengan komunismesebagai kebijakan politik luar negeri, dan mendesak partai untuk menerima sebuah kebnijakan sosial yang memberikan tekanan penting kepada keluarga sebagai sub unit sosial, bantuan negara kepada sekolah-sekolah gereja serta menolak sosialisme sebagai sebuah kredo sosial.[22]
Sumber dukungan DPL adalah kelompok industrialis dalam partai buruh. Sebagian besar dukungannnya berasal dari negara-negara bagian Victoria dan Queensland, dimana DPL memperoleh dukungan dari gereja-gereja katholik Roma. Selain itu dukungan yang cukup menentukan juga diperoleh dari kelompok-kelompok sayap kanan non katholik.[23] Hal ini menyebabkan beberapa kebijakan DPL mencerminkan pengauh agama katholik, seperti peningkatan pelayanan terutama kepada keluarga, mendorong pengusaha dan pemilikpartai kecildan bantuan keuangan pemerintah bagi sekolah-sekolah swasta dan gereja. Partai Buruh Demokratis ini mampu bertahan selama 24 tahun; tahun 1978 partai ini dinyatakan bubar.
c.     Partai Demokrat Australia.
Pada tahun 1977 suatu partai baru lahir lagi di Australia. Namanya adalah partai Demokrat Australia (Australian Democrat Party). Partai ini didirikan oleh pendukung-pendukung Partai Buruh dan Partai Liberal yang merasa yakin mempunyai sudut pandang yang sangat dekat, dan karena itu bersatu membentuk satu partai.
Sejauh ini AD memegang sebuah dasar ideologi yang diistilahkan dengan liberalisme demokratik. Ideologi tersebut diterjemahkan oleh anggota-anggota AD melalui partisipasi yang demokratis dalam prosedur-prosedur perumusan kebijakan dan pemilihan pejabat-pejabat partai. AD juga memegang komitmen bagi demokratisasi dibidang industri, sebagaimana tercantum dalam platformya. Komitmenterhadap nilai-nilai liberal juga dimana AD bersikap melindui hk-hak individu dan kebebasan sipil, dan pemeliharaan Bill of Rights, menjadi perhatian utama.[24]
Basis dukungan utama bagi partai ini adalah kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan partai utama, parrtai buruh dan partai liberal. Dukungan bagi AD di majelis rendah federal juga memiliki persoalan, dimana partai ini tidak memperoleh satu kursipun dalam majelis rendah fedaral, sekalipun memperoleh dukungan 9,4% dukungan pemilih dalam pemilu federal 1977 yang menurun menjadi 6,6% pada tahun 1980 dan lebih menurun lagi menjadi 5% pada pemilu 1983. Karena itulah AD mengkonsentrasikan diri untuk memperoleh kursi senat.[25]


BAB 3. PENUTUP

3.1    Kesimpulan
Ada tiga gelombang utama migrasi yang berperan dalam proses dalam terbentuknya masyarakat,
a.     gelombang migrasi penduduk asli diperkirakan sudah mulai berlangsung 30.000 tahun yang lalu.
b.    gelombang migrasi yang mulai sejak tahun 1788, yaitu gelombang migrasi orang-orang Eropa yang datang dari Inggris.
c.     gelombang migrasi yang mulai memasuki Australia sesudah Perang Dunia II.
Faktor-faktor yang mendorong para imigran untuk pergi ke Australia adalah adanya progem migrasi berbantuan (assisted immgration) dari pemerintah Inggris. Keuntungannya adalah untuk mempercepat pembangunan pertumbuham jumblah penduduk dalam rangka membangun koloni Australia mengatasi masalah kepadatan penduduk, serta mengatasi masalah sosial akibat kelebihan penduduk di Inggris pada waktu itu. Adanya temuan tambang di New South Wales dan Tasmania
Imigran-imigran yang datang ke Australia bukan hanya berasal dari Inggris dan Cina tetapis juga dari Irlandia, daratan Eropa yaitu Jerman dan Italia dan sekitar laut Tengah, seperti dari Israel, Libanon, Turki dan Mesir. Dengan maksutnya imigran yang berasal dari berbagai negara berlatar belakang kebangsaan dan kebudayaan serta panangan hidup yang beraneka ragam maka Auistralia berkembanya menjadi bansa yang berpangana kosmopolitan.
Pola pemerintahan di negara federal Australia memiliki parelemen yang terdiri dari HoR dan Senat yang mengangkat Perdana Mentri dan Perdana Mentri mengangkat para mentri melaksanakan konstitusi.Gebernur Jendral diangkat oleh perdana mentri yang dimana ia menjadi eksekutif yang memiliki kekuasaan konstitusional dan saran dengan dewan eksekutif federal yang didalamnya perdana menteri Tugas dan wewenang antara negara federasi dengan negara bagian lebih diatur dalam konstitusi Australia.
Perdana mentri mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Tugas perdana mentri antara lain memlih mentri-mentri setelah memenangkan pemilu, menetapkan waktu pemilu, mengangkat pejabat-pejabat negara, mengakat anggota-anggota komite sebagai juru bicara partainya. Perdana mentri mempunyai tanggung jawab untuk membina hubungan baik dengan back bencher partainya di parlemen. Dalam melaksanakan tugasnya perdana mentri dibantu oleh para mentri. Mentri-mentri mempunyai tugas memimpi suatu departemen yang memprakarsai pembentukkan RUU.
Di Australia hanya ada tiga partai utama, yaitu Partai Buruh Australia (Australian Labor Party), Partai Liberal (Liberal Party), dan Partai Country (Country Party). Partai Liberal dan Partai Country biasanya sering mendukung dan bergabung atau berkoalisi menghadapi Partai Buruh, karena itu dalam berbagai literatur, keduanya disebut Non-Labor atau Non-Labor Coalition.
Ketiga partai menitikberatkan dukungannya pada sistem pemerintahan parlementer yang didasarkan pada pemilihan biasa secara rahasia. Berkaitan dengan usaha masing-masing untuk memperoleh kekuasaan, kedua pihak, Partai Buruh dan koalisi Liberal-Country, sering menuduh pihak lain berbuat di luar sistem parlementer untuk mencapai tujuannya.


DAFTAR PUSTAKA

Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya.
Siboro, J. 1996. Sejarah Australia.Yogyakarta : Ombak
Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito
Syabuddin, Mangandaralam. 1986. Mengenal Dari Dekat Australia Benua Kangguru. Bandung : Remadja Karya Cv
           



[1] Syabuddin, Mangandaralam. 1986. Mengenal Dari Dekat Australia Benua Kangguru. Bandung : Remadja Karya Cv

[2] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 146
[3] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito hlm 147

[4] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito hlm 150

[5] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 152

[6] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 147-152

[7] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 160
[8] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 160-161

[9] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 162

[10] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 162
[11] Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 163

[12] Federasi Australia Otonomi Indonesia. hlm 3. http://www.abc.net.au
[13] Federasi Australia Otonomi Indonesia. hlm 3. http://www.abc.net.au
[14]  Siboro, J. 1996. Sejarah Australia. Bandung : Tarsito. hlm 163

[15] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 197
[16] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 206

[17] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 232
[18] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 234

[19] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 258
[20] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 262

[21] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 280

[22] Hilman Adil, Hubungan Australia dengan Indonesia. 1945-1962. Jakarta: Djambatan. 1993. hlm 17-18
[23] Evans, Op. Cit,. hlm 89
[24] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 288

[25] Hamid, Zulkifli. 1999. Sistem Politik Australia. Bandung : Remaja Rosdakarya. hlm 292-294

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)